Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, Namun Lapangan Kerja Formal Justru Menyusut

Warta News Day - JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ekonom mulai melihat adanya perubahan dalam pola tersebut: ekonomi tetap tumbuh, tetapi lapangan kerja yang tercipta tidak lagi berkualitas seperti sebelumnya.

Fenomena ini disoroti oleh ekonom dan mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, dalam kuliah umum bertajuk Why Development Becomes Harder: The Political Economy of the Possible yang ditayangkan di kanal YouTube Harvard Center for International Development, dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Lihat Foto

Ia menilai banyak negara berkembang kini menghadapi situasi yang tidak biasa: pertumbuhan ekonomi berlanjut, tetapi rasa aman ekonomi masyarakat justru melemah.

“Banyak negara masih tumbuh secara ekonomi, tetapi masyarakat merasa semakin tidak aman secara ekonomi,” ujar Chatib.

Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dalam pembangunan ekonomi: mengapa pembangunan terasa semakin sulit meskipun ekonomi tetap berkembang?

Pertumbuhan tidak lagi menghasilkan pekerjaan berkualitas

Salah satu penjelasan utama adalah perubahan struktur lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak lagi menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah besar.

Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan baru justru muncul di sektor informal.

Lihat Foto

Chatib menjelaskan, dalam periode sebelumnya, terutama sekitar satu dekade lalu, pertumbuhan ekonomi masih disertai peningkatan jumlah pekerjaan formal. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pola tersebut mulai berubah.

“Pertumbuhan ekonomi masih ada, tetapi komposisi pekerjaan bergeser dari sektor formal ke sektor informal,” kata dia.

Perubahan ini penting karena pekerjaan formal biasanya menyediakan pendapatan yang lebih stabil, perlindungan sosial, serta peluang mobilitas ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, pekerjaan informal cenderung memiliki pendapatan yang tidak pasti dan minim perlindungan.

Akibatnya, meskipun ekonomi tetap tumbuh, sebagian masyarakat tidak merasakan peningkatan keamanan ekonomi.

Kelas menengah semakin rentan

Perubahan struktur pekerjaan tersebut memiliki implikasi besar bagi kelompok kelas menengah.

Chatib menyoroti munculnya fenomena yang kerap disebut sebagai fragile middle class atau kelas menengah yang rapuh. Kelompok ini berada di atas garis kemiskinan, tetapi tetap rentan terhadap guncangan ekonomi.

“Kelompok ini hanya satu guncangan dari kemungkinan jatuh kembali ke kemiskinan,” ujarnya.

Kerentanan ini semakin terasa karena sebagian besar kelompok kelas menengah tidak termasuk penerima bantuan sosial dari pemerintah. Di sisi lain, mereka tetap menanggung berbagai kewajiban ekonomi, termasuk pembayaran pajak dan biaya pendidikan.

Situasi ini membuat sebagian kelas menengah merasa tertekan secara ekonomi, meskipun secara statistik tidak termasuk kelompok miskin.

Lihat Foto

Chatib menjelaskan, kelompok ini juga memiliki karakteristik berbeda dibanding kelompok masyarakat lainnya. Mereka umumnya lebih terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih luas.

Karena itu, mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan perekonomian.

“Ketika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut, ketidakpuasan bisa muncul,” katanya.

Pengangguran terdidik meningkat

Perubahan dalam struktur pekerjaan juga terlihat dari pola pengangguran.

Dalam banyak kasus, tingkat pengangguran justru lebih tinggi pada kelompok berpendidikan tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah.

Chatib menjelaskan, kondisi ini berkaitan dengan konsep yang dalam ekonomi disebut sebagai reservation wage, yakni tingkat upah minimum yang bersedia diterima seseorang untuk bekerja.

Pekerja dengan pendidikan rendah cenderung menerima berbagai jenis pekerjaan karena pilihan mereka terbatas. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi memiliki ekspektasi upah dan jenis pekerjaan yang lebih tinggi.

Akibatnya, sebagian dari mereka memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, sehingga tingkat pengangguran pada kelompok terdidik relatif lebih tinggi.

“Bagi sebagian masyarakat miskin, pengangguran adalah kemewahan. Mereka harus menerima pekerjaan apa pun yang tersedia,” kata Chatib.

Tantangan struktural pembangunan

Masalah lain yang memperumit situasi adalah perubahan struktur ekonomi global.

Lihat Foto

Secara teori, proses pembangunan biasanya mengikuti pola transformasi struktural: tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian ke manufaktur, kemudian ke sektor jasa.

Namun dalam praktiknya, sejumlah negara berkembang justru mengalami fenomena yang dikenal sebagai premature deindustrialization, yakni melemahnya sektor manufaktur sebelum negara tersebut mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Konsep ini antara lain pernah dibahas oleh ekonom pembangunan seperti Dani Rodrik.

Dalam kondisi ini, sektor manufaktur tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti pada masa industrialisasi klasik.

Padahal, sektor manufaktur selama ini dianggap sebagai mesin utama penciptaan pekerjaan kelas menengah.

Jika sektor tersebut melemah, maka kemampuan ekonomi untuk menciptakan pekerjaan berkualitas juga ikut berkurang.

Dilema sektor jasa

Sebagai alternatif, sebagian ekonom berpendapat, sektor jasa dapat menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Namun, Chatib menilai sektor jasa juga menghadapi keterbatasan.

Di satu sisi, jasa berbasis keterampilan tinggi, seperti teknologi atau keuangan, memiliki produktivitas tinggi tetapi menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.

Di sisi lain, jasa berproduktifitas rendah memang dapat menyerap banyak tenaga kerja, tetapi sering kali menawarkan pendapatan yang rendah.

Situasi ini membuat sektor jasa tidak sepenuhnya mampu menggantikan peran manufaktur dalam menciptakan pekerjaan kelas menengah.

Karena itu, menurut Basri, perdebatan tidak seharusnya hanya berfokus pada pilihan sektor ekonomi.

Lihat Foto

“Pertanyaan utamanya bukan sektor apa yang berkembang, tetapi apakah pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan produktif dalam skala besar,” ujarnya.

Implikasi bagi kebijakan ekonomi

Perubahan pola pertumbuhan ini membawa implikasi penting bagi kebijakan pembangunan.

Selama ini, kebijakan ekonomi sering berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Namun pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidak selalu cukup.

Jika pertumbuhan tidak disertai penciptaan pekerjaan yang stabil dan produktif, maka manfaatnya bagi masyarakat menjadi terbatas.

Kondisi tersebut dapat memicu ketidakpuasan sosial, bahkan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah.

Chatib menilai pemerintah perlu memperhatikan kualitas pertumbuhan, bukan sekadar tingkat pertumbuhan itu sendiri.

“Ketika pertumbuhan gagal menciptakan pekerjaan yang aman dan dalam jumlah besar, pembangunan menjadi sulit dipertahankan secara politik,” kata dia.

Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi tersebut menciptakan peluang kerja yang memberikan keamanan dan mobilitas bagi masyarakat.