Tenaga Kerja Migran: Strategi Ekonomi Nasional di Tengah Keterbatasan Lapangan Kerja

Fenomena tenaga kerja muda yang bekerja ke luar negeri tidak hanya dapat dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai bahwa diaspora dan migrant workers justru dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola secara terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Arsjad, keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan respons realistis atas keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Ia menilai, membuka peluang kerja di luar negeri justru dapat menjadi solusi sementara sekaligus investasi sumber daya manusia bagi Indonesia.

“Kalau lapangan pekerjaan belum cukup di dalam negeri, kita harus membuka peluang di luar negeri. Ini dapat berdampak baik untuk membantu Indonesia,” ujar Arsjad dalam Kuliah Umum ‘Membangun Iklim Entrepreneurship untuk Kemajuan Bangsa melalui Dunia Usaha’, Senin (15/12) bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Muncul kekhawatiran di kalangan mahasiswa terkait peluang studi dan kerja ke luar negeri yang dikhawatirkan membuat generasi muda enggan kembali ke Indonesia.

Arsjad meyakini bahwa mayoritas tenaga kerja dan mahasiswa Indonesia yang bekerja di luar negeri tetap memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Pengalaman kerja dan keterampilan yang diperoleh di luar negeri, menurutnya, akan menjadi modal penting ketika mereka kembali ke Indonesia.

Lebih jauh, Arsjad menekankan bahwa kontribusi terbesar migrant workers tidak hanya terletak pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada remitansi yang secara langsung menggerakkan ekonomi domestik. Ia mencontohkan Filipina sebagai negara yang berhasil menjadikan tenaga kerja migran sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

“Di Filipina, sekitar 35 persen pertumbuhan ekonominya berasal dari migrant workers. Uang yang dikirim pulang menjadi pemicu ekonomi di dalam negeri,” jelasnya.

Remitansi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi keluarga, tetapi juga dapat menjadi modal pembangunan ekonomi jangka panjang, mulai dari pembelian rumah, pendidikan, hingga pengembangan usaha di daerah asal.

Dalam diskusi tersebut, Arsjad juga memaparkan langkah konkret dunia usaha Indonesia dalam membangun ekosistem tenaga kerja migran berbasis keterampilan. Ia menyebut pembentukan Indonesia Business Council (IBC) sebagai salah satu inisiatif strategis untuk menjembatani kepentingan industri, pemerintah, dan tenaga kerja.

IBC yang dibentuk sekitar tiga tahun lalu, merupakan wadah para industrialis besar Indonesia dan dilengkapi dengan think tank yang berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Salah satu fokus utama IBC saat ini adalah pengembangan program migrant workers berbasis skill.

“Kami sedang mendorong program migrant workers bekerja sama dengan Kementerian terkait dan Bappenas. Fokusnya bukan sekadar mengirim tenaga kerja, tetapi skill up,” kata Arsjad.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah dijalankan pilot project penempatan tenaga kerja ke Jepang, dengan fokus peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Program serupa juga sedang disiapkan untuk Australia dan kawasan Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Arsjad menilai bahwa tantangan utama Indonesia saat ini adalah belum terbangunnya ekosistem migrant workers