Selisih Data RTLH di NTT Mengancam Keberhasilan Program Pembangunan Perumahan Nasional

Warta News Day - RRI.CO.ID, Sikka - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat selisih data rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai lebih dari 300 ribu unit. Perbedaan ini dinilai berpotensi mengganggu ketepatan sasaran Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan kondisi tersebut saat membuka rapat koordinasi teknis percepatan pembangunan perumahan. Kegiatan itu digelar secara daring pada Selasa, 7 April 2026.

Menurut Melki, data pemerintah daerah menunjukkan sekitar 290 ribu unit RTLH. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlahnya lebih dari 600 ribu unit.

Ia menilai selisih angka tersebut sangat signifikan dan menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Perbedaan data ini mencerminkan belum sinkronnya basis data antara pemerintah pusat dan daerah.

Kondisi tersebut dinilai berisiko memengaruhi proses penetapan penerima bantuan perumahan. Dampaknya, potensi ketidaktepatan sasaran hingga tumpang tindih program menjadi sulit dihindari.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa akurasi data merupakan prasyarat utama dalam percepatan pembangunan perumahan. Melki menekankan bahwa kebijakan yang diambil sangat bergantung pada validitas data yang digunakan.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pemprov NTT pada 2 April 2026. Pemerintah pusat dalam forum tersebut menyiapkan skema dukungan berupa subsidi perumahan dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pembangunan 3 juta rumah menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Di Kabupaten Sikka, program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Bupati Juventus Yoris Prima Kago bersama jajaran OPD mengikuti rapat dari Kantor Bupati Sikka.

Keterlibatan lintas perangkat daerah menunjukkan bahwa sektor perumahan tidak dapat ditangani secara parsial. Koordinasi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program.

Hingga kini, pemerintah daerah masih melakukan proses sinkronisasi dan validasi data RTLH. Pembaruan data ditargetkan selesai sebelum tahap implementasi fisik dimulai agar program berjalan tepat sasaran.