Rapat Maraton DPR RI: Fokus pada Regulasi dan Isu HAM

URL berhasil dicopy

Gedung DPR RI (dok. rentak.id)

A A A

JAKARTA — Sejumlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar rangkaian rapat padat pada Kamis (2/4/2026). Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penyusunan regulasi, evaluasi kinerja lembaga, hingga penanganan pelanggaran HAM dan dinamika global.

Sejak pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan akademisi dan pakar, yakni Dr. Helni Murtiarsih Jumhur serta Prof. Andry Alamsyah. Rapat ini difokuskan pada penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya memperkuat integrasi dan tata kelola data nasional.

Pada waktu yang sama, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian. Agenda pembahasan mencakup evaluasi kinerja setahun terakhir, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pendidikan Polri, hingga penguatan kurikulum berbasis nilai hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Komisi VI DPR RI juga mengadakan RDP dengan Direktur Utama PT Pelindo beserta jajaran subholding. Rapat ini membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha untuk tahun 2026.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah direksi BUMN untuk membahas realisasi kewajiban pelayanan publik (PSO) di sektor non-energi. BUMN yang hadir antara lain PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, Perum Damri, dan Perum Bulog.

Di bidang HAM, Komisi XIII DPR RI mengadakan RDP lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Kesehatan. Rapat ini membahas penyelesaian kompensasi dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagai tindak lanjut rekomendasi kunjungan kerja reses di Yogyakarta.

Memasuki siang hari pukul 13.00 WIB, Baleg kembali menggelar RDPU dengan melibatkan komunitas pengemudi ojek online dan organisasi pekerja digital, serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Pembahasan difokuskan pada penyusunan regulasi terkait pekerja lepas dan perlindungan pekerja ekonomi digital (gig economy).

Komisi III DPR RI juga melanjutkan agenda dengan membahas kasus hukum yang melibatkan Amsal C Sitepu, dengan menghadirkan pihak kejaksaan dan Komisi Kejaksaan untuk mendalami perkara tersebut.

Di waktu bersamaan, Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) untuk membahas dampak konflik global terhadap arus pergerakan manusia, termasuk kebijakan izin tinggal dan antisipasi pengungsi.

Tak hanya itu, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global”.

Pada pukul 14.00 WIB, Komisi XI DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui rapat panitia kerja (panja).

Menjelang sore, Komisi III DPR RI kembali menggelar RDP dan RDPU terkait dugaan kasus pelecehan seksual, dengan menghadirkan pihak terkait dan perwakilan keluarga korban guna menyerap aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Baleg DPR RI pada pukul 15.00 WIB menggelar rapat pleno dengan agenda presentasi draf awal sejumlah RUU, antara lain RUU tentang Penyadapan, RUU tentang Pekerja Lepas atau Platform Indonesia, serta RUU tentang Satu Data Indonesia.

Di luar agenda tersebut, pada pukul 11.00 WIB, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima kunjungan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat daerah, yang diterima oleh sejumlah anggota BAM DPR RI.

Rangkaian agenda ini menunjukkan intensitas kerja parlemen dalam merespons berbagai isu nasional, mulai dari reformasi regulasi, penguatan institusi, hingga perlindungan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Penulis : lazir

Editor : ameri