Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Menuju Target Juni 2026, Namun Progres Pembangunan Tertinggal Jauh

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inisiatif penting pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Meskipun program ini diharapkan dapat memberikan peluang pendidikan kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, tantangan nyata di lapangan menunjukkan bahwa progres pembangunannya masih jauh dari harapan.

Pada Rabu malam, 22 April, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya untuk memberikan kesempatan bersekolah bagi anak-anak yang tidak mampu, bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang ekstrem. Banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sehingga biaya pendidikan sering kali menjadi beban yang tidak terjangkau.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menargetkan bahwa pembangunan 97 titik Sekolah Rakyat tahap kedua harus rampung pada Juni 2026. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa baru sekitar 20 persen dari target tersebut yang mencapai progres 30 hingga 40 persen. Sekitar 70 titik masih di bawah 30 persen, dan empat titik lainnya bahkan belum memulai pekerjaan sama sekali.

Saat ini, terdapat kekhawatiran publik mengenai kemampuan pemerintah untuk memenuhi target tersebut tepat waktu. Dody mengakui adanya variasi dalam progres di lapangan dan menekankan perlunya langkah-langkah percepatan, termasuk konsolidasi harian, penguatan pengawasan, dan mobilisasi dukungan lintas unit di kementerian.

Beberapa direktorat jenderal terlibat dalam upaya ini, termasuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Cipta Karya, untuk memastikan bahwa target penyelesaian bukan sekadar angka di atas kertas. Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih agresif dalam pelaksanaan proyek, menyadari bahwa waktu yang tersisa semakin sempit.

Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan infrastruktur fisik. Pembangunan Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, bukan Kementerian Pendidikan, yang menunjukkan masalah utama terletak pada aspek fisik pembangunan. Ketika gedung sekolah belum berdiri, tentunya tidak ada tempat untuk mengajar dan belajar.

Di tengah berbagai tantangan ini, penting untuk tetap optimis. Jika 97 titik Sekolah Rakyat benar-benar dapat terwujud, program ini berpotensi mengubah nasib ribuan anak yang selama ini tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, dukungan dan pengawasan terhadap program ini sangat diperlukan agar tidak menjadi satu lagi janji yang terlambat ditepati.