Sumber Foto: Warta Ekonomi
Warta Cepat
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berpotensi Menjadi Beban Utang bagi Indonesia
Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Rizsa Idris, mengungkapkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) memiliki potensi untuk menjadi jebakan utang bagi Indonesia. Menurutnya, perubahan dalam skema pembiayaan proyek ini yang awalnya dijanjikan sebagai business to business (B2B), ternyata melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal dan penjaminan pemerintah.
Dalam sebuah webinar yang membahas dampak ekonomi politik dan kebijakan pemerintahan, Handi menjelaskan bahwa proyek yang awalnya dijanjikan tanpa jaminan pemerintah kini telah melibatkan negara dalam tanggung jawab finansial. "Awalnya proyek ini disebut B2B, tanpa jaminan pemerintah. Tapi dalam perjalanan, negara akhirnya ikut menanggung lewat APBN. Ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pembiayaan," ujarnya.
Handi menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan untuk proyek KCJB bersumber dari pinjaman China Development Bank dengan tingkat bunga 2% selama 50 tahun. Namun, skema ini berpotensi menyebabkan Indonesia menghadapi risiko keuangan jangka panjang akibat komitmen pembayaran bunga dan kewajiban penjaminan yang ditanggung oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Jika Kereta Api Indonesia (KAI) gagal bayar, maka kewajiban tersebut otomatis ditanggung PII, yang juga didanai oleh negara. Ini merupakan pola jebakan utang yang terselubung," tambahnya.
Handi juga menyoroti bahwa proyek ini telah menghadapi masalah kebijakan sejak awal. Ia mencatat bahwa studi kelayakan untuk kereta cepat sudah dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk jalur Jakarta–Surabaya sepanjang 784 km dengan kerja sama Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Biaya proyek tersebut diperkirakan sekitar Rp100 triliun, dengan bunga pinjaman yang sangat rendah sebesar 0,1% dan masa tenggang 10 tahun.
Namun, setelah pergantian pemerintahan pada tahun 2015, arah proyek berubah drastis. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memilih untuk membangun rute Jakarta–Bandung sepanjang 150 km dengan mitra dari China yang menawarkan biaya lebih rendah, yaitu US$5,13 miliar, serta skema B2B yang tanpa jaminan pemerintah.
"Keputusan politik saat itu lebih mengarah kepada China karena dianggap lebih cepat dan murah. Namun, kenyataannya justru menciptakan beban finansial di masa depan," jelas Handi.
Ia juga menambahkan bahwa Jepang menolak untuk melanjutkan proyek karena Indonesia tidak bersedia memberikan jaminan. Sebaliknya, China setuju untuk terlibat tanpa jaminan di atas kertas, namun pada kenyataannya saat ini proyek ini melibatkan APBN melalui penyertaan modal negara dan penjaminan pinjaman.
