PM Yaman Shaya al-Zindani: Fokus pada Layanan Publik dan Pemberantasan Korupsi

Share on Facebook Share on Twitter Whatsapp Telegram Line

SANAA, LIRANEWS.COM | Perdana Menteri Yaman, Shaya al-Zindani, berjanji akan memprioritaskan perbaikan layanan publik dan kualitas hidup warga, serta pemberantasan korupsi.

Janji dan telat itu disampaikan Shaya al-Zindani setelah resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Yaman, dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 7 Februari 2026.

“Prioritas pemerintah pada fase mendatang akan berfokus pada peningkatan kondisi hidup dan layanan bagi warga, pemberantasan korupsi, pengembangan kinerja institusi, serta penguatan kemitraan dengan saudara dan sahabat,” ujar al-Zindani,

Mahasiswa Demo Desak KPK Usut Dugaan Pungli dalam Pengurusan PTSL di BPN Sumedang

Pengawas Ketenagakerjaan Lemah, Banyak Pekerja Tanpa THR

LSM LIRA Surabaya Santuni Puluhan Anak Yatim Panti Asuhan Muhammadiyah

Dalam penyusunan kabinet al-Zindani mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinannya akan bekerja “dengan semangat satu tim” untuk meringankan penderitaan rakyat dan memenuhi aspirasi mereka akan keamanan serta pembangunan.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan mengakhiri apa yang ia sebut sebagai kudeta, memulihkan institusi negara, dan memperkokoh stabilitas.

Al-Zindani juga memuji dukungan Arab Saudi terhadap pemerintah Yaman di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, militer, kemanusiaan, dan pembangunan.

Adapun para menteri kabinet, lanjut al-Zindani, harus tetap dekat dengan masyarakat dan mencurahkan upaya maksimal dalam melayani rakyat Yaman.

Ia menegaskan bahwa penduduk telah mengalami penderitaan berat dan kini menantikan pemenuhan kebutuhan mendesak serta harapan lama mereka.

Kepresidenan Yaman pada Jumat mengumumkan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin al-Zindani, dengan total 34 menteri. Kabinet tersebut mencakup 10 anggota dari pemerintahan sebelumnya serta tiga perempuan.

Pemerintahan baru ini dibentuk setelah pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya, Ahmad Awad bin Mubarak, pada 3 Mei 2025. Kabinet yang dipimpinnya tidak menyertakan perempuan.

Pembentukan kabinet juga dilakukan setelah berbulan-bulan konsultasi di Riyadh, yang bertujuan meredakan ketegangan antara pemerintah Yaman dan Southern Transitional Council, yang mengumumkan pembubarannya pada 9 Januari.

Perundingan tersebut berupaya membangun kerangka konsensus untuk mengelola fase pemerintahan berikutnya.

Sementara itu, Yaman masih terjerat perang yang telah berlangsung enam tahun antara pasukan pemerintah dan Houthi movement.

Konflik ini memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan sekitar 80 persen penduduk, atau sekitar 30 juta orang, bergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tags: Berantas Korupsi Konflik Berkepanjangan Korupsi Layanan Publik PM Yaman Shaya al-Zindani

HUKUM

Mahasiswa Demo Desak KPK Usut Dugaan Pungli dalam Pengurusan PTSL di BPN Sumedang

Sahlan

Rabu, 11 Maret 2026

JAKARTA, LIRANEWS.COM | Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi di...