Petani Semarang Menghadapi Krisis Solar di Tengah Kenaikan Harga BBM

Warta News Day - KAB. SEMARANG, LINGKAR TV — Ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik geopolitik global mulai memicu kekhawatiran di berbagai sektor, termasuk pertanian.

Di Kabupaten Semarang, petani mengaku sudah lebih dulu merasakan krisis energi, khususnya kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.

Meski pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026, potensi krisis energi akibat gangguan distribusi minyak dunia tetap menjadi perhatian.

Harga Minyak Dunia Naik, Distribusi Energi Terganggu

Kondisi ini dipicu meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi energi global di Selat Hormuz.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak ikut terdampak.

Harga minyak mentah dunia per akhir Maret 2026 tercatat mencapai US$115,66 per barel untuk jenis Brent, naik US$3,09. Selain itu, dua kapal pengangkut minyak milik Indonesia dilaporkan masih tertahan di Teluk Persia.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya krisis energi dan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Belum Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina menegaskan belum akan melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, per 1 April 2026 tidak terjadi kenaikan harga BBM seperti yang sempat beredar di masyarakat.

Petani: Sejak Dulu Sudah Krisis Solar

Namun, petani di Kabupaten Semarang mengaku persoalan BBM bukan hal baru.

Tokoh petani yang juga Ketua Gapoktan Mandiri Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Ismail Saleh, menyebut petani sudah lama kesulitan mendapatkan solar.

“Kalau melihat kondisi geopolitik sekarang ini, yang berkaitan dengan kondisi minyak mentah yang langka dan bisa mahal, tentu akan semakin berpengaruh buruk bagi kami petani,” ujarnya, Selasa (31/3).

Ia menegaskan bahwa jauh sebelum konflik global terjadi, petani sudah mengalami krisis BBM, khususnya solar.

“Jauh sebelum ada perang ini, kami petani sudah kesulitan mencari solar,” tegasnya.

Solar Krusial untuk Produksi dan Distribusi

Ismail menjelaskan, solar sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen.

Selain itu, BBM jenis solar juga digunakan untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor yang kini banyak digunakan petani.

Namun, regulasi pembelian solar bersubsidi dinilai menyulitkan. Petani harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas pertanian serta barcode MyPertamina, sesuai aturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

“Petani ini sudah biasa kesulitan cari BBM khususnya solar, selain kesulitan kami juga jadi lebih mengeluarkan uang lebih untuk membeli solar karena akses dari desa ke SPBU yang cukup jauh. Kemudian harus bolak-balik membeli karena adanya batasan yang menurut kami itu sudah rumit dan menyulitkan kami,” jelasnya.

Pembatasan Bikin Biaya Membengkak

Menurut Ismail, petani hanya diperbolehkan membeli sekitar 5 liter solar per hari, sementara kebutuhan untuk mengoperasikan alsintan bisa mencapai jumlah yang sama dalam sekali pakai.

“Kalau satu minggu bisa dapat 20 liter saja, itu sudah sangat membantu. Apalagi kami juga harus menanggung biaya pupuk, benih, dan lainnya,” katanya.

Kondisi ini semakin berat saat memasuki masa tanam, terutama pada periode Desember hingga April, ketika kebutuhan solar meningkat signifikan.

Ketimpangan Program Ketahanan Pangan

Ismail menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan program ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah.

“Ambigu sekali, pemerintah mendorong ketahanan pangan, tapi energi yang dibutuhkan petani tidak dipenuhi maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa petani kerap terpaksa membeli solar eceran dengan harga lebih tinggi ketika kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

Regulasi Lebih Fleksibel Saat Masa Tanam

Ismail berharap pemerintah dapat menyesuaikan regulasi distribusi solar, terutama saat masa tanam.

Menurutnya, petani seharusnya diberi kelonggaran untuk membeli solar dalam jumlah lebih besar pada periode tertentu.

“Kalau masa tanam, petani bisa diberi akses 50 sampai 200 liter untuk tiga bulan. Kalau hanya 5 liter per hari jelas tidak cukup,” katanya.

Ia menegaskan, jika kondisi saat ini terus berlanjut, potensi krisis energi global justru akan semakin memperburuk kondisi petani. (Hesty Imaniar – Lingkartv.com)