Pemerintah Targetkan Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh dalam Dua Bulan

Jakarta - Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, akan segera tuntas. Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai pilihan skema penyelesaian agar persoalan utang ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Menurut Dony, seluruh opsi skema ditargetkan untuk selesai dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah sedang melakukan pengkajian mendalam untuk menentukan solusi terbaik terkait beban finansial proyek tersebut.

"Kami menargetkan apakah menggunakan opsi A atau opsi B, akan selesai dalam satu hingga dua bulan ini," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (7/4/2026). Salah satu skema yang saat ini dikaji adalah pengalihan sebagian beban utang kepada Kementerian Keuangan.

Pemerintah memperhatikan setiap skema dengan hati-hati untuk menghindari kegaduhan di ruang publik. Selain itu, pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh kementerian terkait masih menjadi bagian dari proses diskusi internal.

Dony juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek Whoosh. Pemerintah ingin mengembalikan fokus bisnis perusahaan-perusahaan milik negara sesuai dengan bidang utama masing-masing.

Perusahaan seperti PT Wijaya Karya (Wika) akan difokuskan kembali untuk menjalankan fungsi sebagai kontraktor. Selain itu, BUMN diharapkan tidak lagi terbebani oleh proyek yang berada di luar spesialisasi inti mereka.

Penataan ini diharapkan dapat membuat kondisi kesehatan finansial BUMN menjadi lebih stabil, serta mencegah kerugian akibat keterlibatan dalam proyek yang tidak sejalan dengan fokus bisnis. BUMN konstruksi dipastikan tidak akan lagi terlibat dalam manajemen operasional proyek kereta api di masa mendatang.

Penyelesaian masalah ini akan dilakukan secara bertahap untuk menjamin ketuntasan hasil. Pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi berlangsung secara transparan dan akuntabel. Efisiensi operasional juga menjadi prioritas utama dalam penyehatan ekosistem perusahaan milik negara.

Kepastian mengenai skema final akan segera diinformasikan kepada publik setelah mencapai kesepakatan resmi. Dengan langkah ini, diharapkan beban sejarah utang proyek infrastruktur besar ini tidak lagi menjadi kendala fiskal yang berkelanjutan.