Mas Dhito Perkuat Layanan Publik di Tahun Pertama Periode Kedua

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, sempat dihadapkan berbagai tantangan di tahun pertama periode kedua kepemimpinannya memimpin pemerintahan Kabupaten Kediri. Selain dihadapkan pada kerusuhan akhir Agustus tahun lalu, Pemkab Kediri juga mengalami efisien anggaran hingga ratusan miliar.

Pada awal periode ke dua itu, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai efisiensi mencapai Rp 265 miliar. Kemudian pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.

Meskipun demikian, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik maupun pelayanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik selama setahun belakang di tahun 2025. Bahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) juga diresmikan sebulan pasca terjadi kerusuhan.

MPP sendiri, dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung perhari, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.

Baca juga :

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat,” kata Mas Dhito, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Selain MPP, capaian lain adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pelayanan Adminduk hanya terpusat sebatas kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil. Sementara di tahun pertama kepemimpinannya, titik layanan bertambah di kantor desa sesuai domisili warga.

Bahkan, kini masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program ini, ditujukan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat.

Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE). Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga berita ini dibuat, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.

Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi. “Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,“ imbuhnya. (pan/gie)