Sumber Foto: Warta Zone
Warta Cepat
Mall Pelayanan Publik Sumenep: Solusi Cepat untuk Kebutuhan Administrasi Masyarakat
SUMENEP, Jawa Timur – Mall Pelayanan Publik (MPP) di Sumenep telah menjadi solusi efektif bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi dengan cepat. MPP menyediakan berbagai layanan, mulai dari pengurusan KTP, masalah kesehatan, hingga pembuatan paspor.
Salah satu keunggulan MPP adalah pelayanan prioritas yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Konsep ini sejalan dengan tagline ‘Bismillah Melayani’ yang diusung oleh Bupati Achmad Fauzi dan Nyai Hj Dewi Khalifah.
Seorang warga, Turmudzi Bahri, yang baru saja mengurus Kartu Keluarga (KK) dan perpanjangan pajak kendaraan, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan yang ditawarkan MPP. “Ngurus KK tidak perlu ke Dukcapil lagi, ngurus perpanjangan pajak kendaraan tidak perlu ke Samsat, cukup datang ke MPP, segala persoalan selesai,” ujarnya pada Rabu (26 Juni 2024).
Sejak diluncurkan pada tahun 2019, jumlah layanan di MPP Kabupaten Sumenep terus meningkat. Dari 100 jenis layanan pada awal peluncuran, kini telah mencapai 223 layanan pada tahun 2024. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai instansi telah dilakukan untuk memperluas fasilitas yang tersedia di MPP.
“Semua masyarakat pada dasarnya memang mengharapkan sebuah sistem pelayanan yang mudah dari pemerintah. Maka dari itu, keinginan tersebut harus bisa diwujudkan secara maksimal,” tegas Bupati Fauzi.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Pemkab Sumenep juga telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah instansi. Dengan langkah ini, diharapkan dapat membangun pelayanan yang lebih baik dan lebih lengkap di MPP, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat.
Ke depannya, MPP direncanakan untuk menempati gedung DPRD setelah pembangunan gedung baru DPRD selesai. Pemerintah daerah berkomitmen agar seluruh pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpusat di MPP, mendorong semua instansi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi demi pengembangan layanan publik yang lebih baik.
