Lapangan Kerja dari MBG: Harus Cermati Sumber Pendanaannya

"Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja, hanya dari MBG." Pernyataan itu tentu terdengar keren. Di tengah banyak orang masih susah cari kerja, angka satu juta lapangan kerja memang bikin banyak orang langsung terkesan. Tapi sebelum ikut bangga, ada satu hal penting yang perlu dilihat: pekerjaan itu muncul dari mana, dan pakai uang siapa?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan program kecil. Menurut sumber databoks, dalam Rancangan APBN 2026, anggarannya disebut sekitar Rp335 triliun. Itu angka yang sangat besar, bahkan bisa dipakai untuk banyak kebutuhan lain negara. Artinya, pekerjaan yang muncul dari program ini bukan terjadi begitu saja karena ekonomi tumbuh alami, tapi karena negara mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar.

Secara hukum, memang tidak ada yang salah. Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional disebutkan bahwa pendanaan program ini berasal dari APBN dan sumber lain yang sah. Jadi jelas sejak awal, program ini memang dibiayai oleh uang negara. Uang negara sendiri berasal dari pajak rakyat dan penerimaan negara lainnya. Jadi ketika pemerintah mengatakan menciptakan lapangan kerja dari program ini, sebenarnya itu juga berarti lapangan kerja yang lahir dari uang publik.

Masalahnya bukan pada programnya. Program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat tentu baik dan penting. Tapi yang perlu dipikirkan adalah cara kita melihat klaim lapangan kerja itu. Jangan sampai kita terlalu bangga hanya karena jumlah pekerjaan terlihat besar, tanpa melihat berapa besar biaya yang harus dikeluarkan negara.

Kalau negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah, hampir pasti akan muncul aktivitas ekonomi dan pekerjaan baru. Dapur dibuka, distribusi makanan berjalan, logistik bergerak, dan orang-orang direkrut untuk bekerja. Itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya, apakah pekerjaan itu akan tetap ada kalau suatu hari anggarannya berkurang? Atau pekerjaan itu hanya ada selama program berjalan?

Lapangan kerja yang lahir dari program berbasis anggaran besar biasanya bergantung pada keberlanjutan anggaran itu sendiri. Kalau dana negara menurun atau prioritas berubah, pekerjaan yang sebelumnya ada bisa ikut hilang. Berbeda dengan pekerjaan yang muncul dari usaha masyarakat, investasi swasta, atau bisnis yang tumbuh karena kebutuhan pasar. Pekerjaan seperti itu cenderung lebih kuat dan bisa bertahan lama karena tidak bergantung langsung pada anggaran negara.

Kita juga perlu ingat bahwa APBN bukan uang gratis. Itu uang rakyat. Maka keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah orang yang bekerja, tapi juga dari seberapa efisien uang negara digunakan dan apakah hasilnya bisa bertahan lama. Kalau ratusan triliun rupiah harus dikeluarkan hanya untuk menunjukkan angka pekerjaan yang besar, maka publik wajar bertanya apakah itu cara terbaik membangun ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu mulai menyeimbangkan pendekatan. Program sosial tetap berjalan, tetapi penciptaan lapangan kerja seharusnya lebih banyak didorong lewat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Pertama, mempermudah orang membuka usaha dengan aturan yang jelas dan proses perizinan yang tidak berbelit. Banyak orang sebenarnya ingin berbisnis, tapi terhambat birokrasi yang rumit.

Kedua, menarik investor dengan kepastian hukum dan kebijakan yang stabil. Investor yang masuk akan membuka pabrik, kantor, atau usaha baru yang otomatis menyerap tenaga kerja tanpa harus selalu bergantung pada anggaran negara.