Konsistensi Kebijakan Pemerintah Kunci Penciptaan Lapangan Kerja

Kredibilitas kebijakan pemerintah menjadi penentu utama minat investor dan penciptaan lapangan kerja, sebab tanpa kepastian regulasi dan konsistensi policy making, arus modal akan tertahan dan ekspansi usaha pun ikut tersendat.

JAKARTA – Kredibilitas kebijakan negara menjadi faktor kunci dalam mendorong penciptaan lapangan kerja di Indonesia karena kepastian regulasi dan konsistensi arah kebijakan menentukan tingkat kepercayaan investor. Tanpa fondasi kebijakan yang solid, arus investasi cenderung tertahan, sehingga ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas yang dicerminkan melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh pemerintah dapat memengaruhi sentimen dari investor dan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision -nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia," kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2). "Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya," imbuhnya.

Mengutip riset dari Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih di akhir 2025, tapi pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas. Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi.

Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan. Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika ini berlanjut, diprakirakan pola ini masih akan terjadi di 2026.

Jika berkaca dari tren pasar kerja tahun 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak banyak berubah menyusul dinamika geopolitik dunia hingga kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri. Lebih lanjut, dia menilai perluasan lapangan kerja bisa didorong pula melalui industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan pemerintah dapat ikut andil seperti melalui pemberian insentif khusus yang langsung berdampak kepada industri dan tenaga kerja di dalamnya. "Kalau misalnya (pemerintah) mau bantu industri tekstil, bisa beri insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu," kata Esther.

Warga Bekerja

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 95 dari 100 orang angkatan kerja di tanah air sudah memiliki pekerjaan dengan angka pekerja pada November 2025 mencapai 147,91 juta orang. “Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 adalah sebesar 4,74 persen. Dengan kata lain, sekitar 95 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penduduk bekerja,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (5/2).

Dia menjelaskan dari seluruh penduduk usia kerja atau berusia 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau telah aktif di pasar kerja. Dari jumlah penduduk bekerja yang mencapai 147,91 juta orang, katanya sebesar 38,81 persen berstatus sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Angka ini naik 625 ribu orang dari Agustus 2025.