Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tinggi, Minta Fokus Anggaran Ketenagakerjaan

Warta News Day - JAKARTA – Jumlah pengangguran di Jakarta saat ini telah melampaui batas toleransi, di mana angkanya mencapai lebih dari enam persen. Ketua DPRD DKI Khoirudin mengkhawatirkan ledakan angka pengangguran tersebut dapat memicu berbagai persoalan sosial, terutama tindak kriminal.

Jumlah penduduk di Jakarta saat ini diperkirakan mendekati 11 juta jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran lebih dari enam persen atau sekitar 350 ribu orang tak punya pekerjaan. “Untuk itu APBD DKI, khususnya alokasi anggaran Ketenagakerjaan harus difokuskan untuk menyerap tenaga kerja,” kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Hal itu disampaikan Khoirudin pada rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas alokasi anggaran ketenagakerjaan tahun 2026. “Alokasi anggaran ketenagakerjaan saat ini belum berpihak pada upaya konkret dalam menekan angka pengangguran. Sebab itu, saya mengingatkan TAPD agar memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan para pencari kerja,” tandasnya.

Khoirudin mengingatkan jangan sampai terulang, masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja tapi tidak bisa dilatih karena keterbatasan anggaran.

Menurutnya, pengurangan anggaran membuat jumlah peserta pelatihan sangat terbatas. Tidak sebanding dengan jumlah pengangguran. Ini harus dicarikan solusinya,” tegasnya. Khoirudin mengusulkan sejumlah langkah strategis tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan. Salah satunya dengan menggratiskan biaya medical check up (MCU) dan psikotes bagi calon pekerja melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). “Setiap pekerja butuh MCU dan psikotes. Itu fasilitas milik Pemda semua. Bisa saja diberikan penugasan agar digratiskan bagi calon pekerja,” sarannya.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dan BUMD untuk mendukung pelatihan kerja, seperti penggunaan sarana untuk pelatihan pramudi maupun dukungan pembiayaan dari BUMD terkait. “Meskipun anggaran mengalami penyesuaian, Pemprov DKI tetap dapat melakukan penugasan kepada BUMD sebagai bagian dari solusi menekan angka pengangguran,” bebernya.

“Saya sedih di tengah kondisi ekonomi yang sulit, mencari pekerjaan juga sulit, tetapi kita belum bisa menganggarkan secara maksimal untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ini ironi. Saya berharap setelah pertemuan ini kita bersama-sama memikirkan solusinya,” kata Khoirudin. Kondisi sulit ini tidak sinkron dengan klaim pertumbuhan ekonomi di Jakarta awal 2026 naik sebesar 5,21 persen.

Lebih lanjut, Khoirudin menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto akan mengoordinasikan usulan pembebasan biaya MCU dan psikotes tersebut.

“Karena itu merupakan unsur biaya yang cukup besar bagi warga. Pelatihan juga bisa menggunakan fasilitas Pemda sehingga dapat digratiskan. Kekurangan anggaran sebetulnya masih bisa disiasati jika teman-teman eksekutif mau melaksanakan,” tandasnya. (jo)