Kementerian PKP Perkuat Data untuk Perumahan sebagai Agenda Nasional 2026

RRI.CO.ID, Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan perumahan menjadi agenda nasional pemerintah pada 2026. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan berbasis data.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya tata kelola berbasis data agar kebijakan perumahan tepat sasaran. “Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data, kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar,” kata Menteri Ara saat sambutan pada agenda ‘Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan’ di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Maruarar menegaskan negara harus hadir secara nyata bagi rakyat melalui penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran. Ia menekankan setiap bantuan wajib akuntabel, disertai mekanisme check and balance serta langkah strategis yang konkret.

Kinerja Kementerian PKP sepanjang 2025 mencatat capaian yang dinilai cukup signifikan, dengan realisasi anggaran mencapai 96,21 persen. Program BSPS, rumah susun, rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh juga mengalami peningkatan.

Program BSPS meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit. Selain itu juga terdapat pembangunan 2.270 unit rumah susun dan 476 rumah khusus.

Kemudian peningkatan PSU, sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh juga dilakukan di 4.500 titik. Sektor swasta juga berkontribusi melalui program CSR dengan capaian 9.701 unit rumah.

“Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Maruarar.

Untuk 2026, Kementerian PKP memperoleh dukungan APBN Rp10,41 triliun dengan target lebih dari 406 ribu unit rumah. Anggaran tersebut meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat penyaluran KPR FLPP tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Penyaluran tersebut mencapai 278.865 unit rumah.

“Skema FLPP pada tahun 2025, mencatatkan capaian sangat luar biasa, hal ini tidak lepas dari dukungan seluruh ekosistem perumahan. Para mitra pengembang, mitra bank penyalur, serta seluruh ekosistem pendukung perumahan,” kata Heru.

Pengembang senior, sekaligus CEO Lippo Group James Riady menilai kegiatan ini menandai era baru kolaborasi nasional. Menurutnya, perumahan kini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi nasional.

“Perumahan kini menjadi agenda strategis Presiden dan penggerak ekonomi rakyat. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peluang besar ini,” kata James.

Kepala BPS Amilia Adininggar Widyasanti turut mengapresiasi pendekatan berbasis data Kementerian PKP sebagai langkah maju. Ia mengatakan, tidak banyak kementerian yang membangun program unggulan berbasis data, namun PKP melakukannya.

“Ini luar biasa. Karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar bermakna bagi rakyat,” ucapnya.

Silaturahmi ini menjadi tonggak awal tahun yang solid dengan semangat kolaboratif, berbasis data, serta berorientasi manfaat nyata bagi rakyat. Kementerian PKP menegaskan komitmennya memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional menuju Indonesia layak huni dan berkeadilan.