Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran Etik Kasus Amsal Sitepu
Warta News Day - JAKARTA, SabangMerauke News – Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak turun tangan mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Amsal Sitepu. Langkah tegas ini ditandai dengan penarikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Dante Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang terlibat dalam perkara tersebut ke pusat untuk menjalani pemeriksaan internal.
Penarikan ini menjadi sorotan publik lantaran kasus Amsal Sitepu sebelumnya berujung pada putusan bebas di pengadilan, meski jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara. Perbedaan mencolok antara tuntutan dan putusan hakim itu memicu dugaan adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya serius institusi dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut kini tengah menjalani proses klarifikasi dan eksaminasi internal.
“Terhadap Kejari Karo, Kasipidsus, serta para jaksa yang menangani perkara tersebut, saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan nantinya akan dieksaminasi oleh tim internal,” ujar Anang kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, penarikan tersebut juga melibatkan tim intelijen Kejagung yang memastikan seluruh pihak terkait dapat diperiksa secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
“Benar, mereka sudah diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung. Selanjutnya akan dilakukan klarifikasi untuk menilai apakah penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan standar profesional atau tidak,” tambahnya.
Hingga saat ini, proses klarifikasi masih berlangsung. Kejagung menegaskan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tidak bersalah dalam setiap tahapan pemeriksaan. Meski demikian, Anang memastikan bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami membutuhkan waktu untuk mendalami seluruh aspek. Namun jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada tindakan etik sesuai aturan internal yang berlaku,” tegasnya.
Kasus ini bermula dari perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat Amsal Sitepu. Dalam proses persidangan, jaksa dari Kejari Karo menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara. Namun, majelis hakim justru memutuskan bahwa Amsal tidak terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis bebas.
Putusan bebas tersebut kemudian memicu polemik dan perhatian luas, baik dari publik maupun kalangan legislatif. Banyak pihak mempertanyakan kualitas penanganan perkara oleh jaksa, termasuk kecermatan dalam penyusunan dakwaan dan pembuktian di persidangan.
Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat setelah Komisi III DPR RI memanggil Kajari Karo dan jajarannya dalam rapat kerja pada Kamis (2/4/2026). Dalam rapat tersebut, anggota dewan menggali berbagai informasi terkait proses penanganan perkara yang dinilai janggal.
Sejumlah anggota Komisi III bahkan menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran etik atau ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Mereka mendorong Kejagung untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan tidak terjadi praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Langkah Kejagung menarik para jaksa ke pusat dinilai sebagai respons cepat terhadap tekanan publik sekaligus bentuk komitmen institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mengungkap apakah benar terjadi pelanggaran dalam kasus ini.
Pengamat hukum menilai, eksaminasi internal yang dilakukan Kejagung akan menjadi penentu arah penanganan selanjutnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran etik, maka sanksi administratif hingga disiplin berat dapat dijatuhkan kepada oknum jaksa yang terlibat.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga berpotensi menjadi bahan evaluasi sistemik dalam tubuh Kejaksaan, khususnya terkait standar operasional penanganan perkara korupsi di daerah. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, semua harus dilakukan secara cermat dan berbasis bukti yang kuat.
Kejagung sendiri menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir pelanggaran etik dalam bentuk apa pun. Penegakan disiplin internal dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Publik kini menanti hasil akhir dari proses klarifikasi yang tengah berjalan. Apakah benar terdapat pelanggaran etik dalam kasus ini, ataukah putusan bebas murni merupakan hasil pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan.
Yang jelas, langkah Kejagung menarik Kajari Karo dan para jaksa ke pusat menjadi sinyal kuat bahwa institusi tersebut tidak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. (R-05)
