Bojonegoro Raih Penghargaan Kualitas Pelayanan Publik dari Ombudsman

Bojonegoro, InfoPublik – Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi pada awal 2026 dengan meraih Penghargaan Opini Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Ia mengatakan capaian ini menjadi wujud apresiasi atas kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat.

Opini Ombudsman RI atau yang dikenal sebagai Penghargaan Maladministrasi merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang kini menjadi tolak ukur tata kelola pemerintahan yang terbebas dari praktik maladministrasi.

Usai menerima piagam penghargaan dengan Kategori Opini Kualitas Tertinggi, Nurul Azizah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan pendampingan yang diberikan Ombudsman kepada Pemkab Bojonegoro.

“Dengan segala pendampingan dari Ombudsman, kami dapat terus memperbaiki tata kelola serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nurul di Ruang Jayabaya Kantor Wali Kota Surabaya, pada Kamis (19/2/2026).

Ia mengakui bahwa dalam praktik pelayanan publik masih terdapat potensi kekurangan. Namun, menurutnya, setiap kekeliruan menjadi bahan evaluasi untuk segera diperbaiki melalui arahan dan asistensi dari Ombudsman.

“Kita ketahui bahwa saat ini informasi menyebar sangat cepat dan berdampak pada isu di masyarakat. Tata kelola dan pelayanan mulai dari sumber daya, sarana prasarana, efisiensi waktu hingga efektivitas terus kami perbaiki. Penilaian ini menjadi tambahan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada tiga unit pelayanan di Kabupaten Bojonegoro dengan kategori Nilai Kualitas Pelayanan Sangat Baik, yakni RSUD Padangan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.