BNPP RI Fokuskan Pengelolaan Perbatasan sebagai Agenda Strategis Nasional

BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan merupakan tanggung jawab strategis negara yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11/2025).

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama BNPP RI. Perbatasan kita sangat penting, dan kita punya kewajiban untuk membangunnya,” ujarnya.

Menko Djamari menjelaskan ada tiga agenda prioritas yang menjadi fokus pemerintah. Pertama, penegasan dan penataan garis batas negara agar kejelasan wilayah Indonesia semakin kuat.

Kedua, pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu gerbang Indonesia yang representatif dan berstandar internasional.

Ketiga, lanjut Menko Djamari, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan sehingga daerah-daerah tersebut dapat berkembang dan tidak lagi tertinggal.

Menurutnya, seluruh agenda besar tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama konektivitas jalan dan sarana dasar lainnya.

“Inilah koordinasi yang harus kita tuntaskan melalui rapat ini, karena apa yang dikerjakan BNPP tidak bisa diselesaikan sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo yang menekankan pemerataan pembangunan.

“Yang paling krusial, seperti yang disampaikan Bapak Menko, adalah bagaimana kita membangun kawasan perbatasan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagian dari visi Presiden untuk pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi besar menjadi sentra ekonomi baru apabila pembangunan berlangsung merata dan masyarakatnya sejahtera. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat aspek keamanan nasional.

“Kalau masyarakat sejahtera, nasionalismenya kuat. Kawasan perbatasan otomatis menjadi buffer zone bagi kedaulatan negara,” ujarnya.

Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah, BNPP RI mengedepankan pendekatan bottom-up.

Mendagri menjelaskan bahwa BNPP RI meminta kepada 74 bupati dan wali kota di kawasan perbatasan untuk menginventarisasi masalah dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga program nasional dapat dirumuskan berdasarkan kondisi faktual.

“Kita minta kepala daerah mengidentifikasi kekurangan di wilayahnya. Prinsipnya belanja masalah agar kawasan perbatasan benar-benar maju dan berkembang,” jelasnya.

Rakorendal 2025 ini menjadi langkah penting BNPP RI dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, memastikan bahwa pengembangan perbatasan dilakukan secara terarah, terukur, dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

Diketahui, bahwa rapat ini dihadiri oleh kementerian/lembaga anggota BNPP RI serta pemerintah daerah perbatasan sebagai bagian dari konsolidasi nasional untuk memastikan arah pembangunan sejalan dengan visi Presiden RI.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, pemerintah optimistis kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi etalase Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaya saing.