YAMMI Sulawesi Tengah Soroti Pernyataan Kapolda Terkait Aktivitas Pertambangan Ilegal

Palu, Wartaindonesianews.co.id - Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah mengungkapkan keberatan terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan lagi aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan secara terbuka di wilayah tersebut.

Direktur Kampanye dan Advokasi YAMMI Sulteng, Africhal Khamane’i, menyatakan bahwa pernyataan Kapolda tersebut tidak mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, masih banyak laporan dari masyarakat dan media yang menunjukkan adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di berbagai daerah.

Aktivitas PETI Masih Terjadi di Beberapa Wilayah

Africhal mencontohkan aktivitas PETI yang terus berlangsung di Poboya, Kota Palu, yang berlangsung secara masif dan terbuka, bahkan lokasinya berdekatan dengan Markas Polda Sulteng. “Kami mempertanyakan dasar dan data yang digunakan Polda Sulteng untuk menyimpulkan bahwa tidak ada lagi PETI terbuka,” katanya.

Selain di Poboya, YAMMI Sulteng mencatat bahwa aktivitas PETI juga masih terpantau di wilayah lain, seperti Kabupaten Parigi Moutong, Buol, dan Tolitoli. Africhal menegaskan bahwa aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan membahayakan keselamatan warga.

Risiko dan Keprihatinan atas Insiden

Baru-baru ini, dua penambang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden di lokasi PETI di Parigi Moutong, yang menunjukkan adanya risiko serius yang mengancam selama aktivitas ilegal tersebut dibiarkan. “Ini adalah bukti nyata dari bahaya yang mengintai,” jelas Africhal.

YAMMI Sulteng bahkan menawarkan untuk memfasilitasi kunjungan lapangan bagi Kapolda Sulteng ke beberapa titik yang masih aktif melakukan PETI. “Kami siap mengantarkan langsung Kapolda untuk melihat kondisi riil di lapangan, agar fakta yang sebenarnya dapat terlihat secara langsung,” ujarnya.

Pentingnya Tindakan Nyata

Africhal juga menghargai langkah-langkah preventif yang telah diambil oleh aparat kepolisian, namun ia mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dapat berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. “Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan konsisten, bukan sekadar pernyataan normatif yang bertentangan dengan kondisi di lapangan,” tutupnya.