Wali Kota Magelang Dorong Percepatan Perpindahan Kantor Pemerintah

KOTA MAGELANG – Wali Kota Magelang, dr. Muchammad Nur Aziz, mengungkapkan bahwa proses perpindahan kantor pemerintah dari lokasi eks Mako Akabri ke Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Kementerian Keuangan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan selama 5,5 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Aziz usai pertemuan dengan Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko pada Kamis (15/09/2022).

Wali Kota Aziz menyatakan bahwa Pemkot Magelang telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan TNI mengenai penyerahan tanah dan bangunan. Nota kesepahaman yang ditandatangani melibatkan penghibahan tanah dan bangunan di Jalan Alun-alun Kota Magelang kepada Pemkot, sebagai bagian dari proses perpindahan yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam.

Rincian Perpindahan

Dalam nota kesepahaman tersebut, dijelaskan bahwa Pemkot Magelang akan menerima hibah dari Kemenkeu berupa tanah dan bangunan Balai Diklat Kepemimpinan. Sebaliknya, kompleks perkantoran Pemkot Magelang seluas 4 hektar di Jalan Sarwo Edhie Wibowo akan diserahkan kepada TNI. TNI juga akan menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih kepada Pemkot Magelang, yang direncanakan akan digunakan sebagai Command Center untuk pengelolaan kota pintar.

Pengembangan dan Target Waktu

Azi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung biaya pembangunan kantor baru dan menyusun Detail Engineering Design (DED). Ia menargetkan pengukuran lokasi akan dimulai setelah Kemenkeu memindahkan Balai Diklat Kepemimpinan, yang diharapkan dapat dilakukan pada akhir tahun 2023 atau awal 2024.

"Kita menunggu penyerahan dari Kemenkeu, baru kemudian kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya," ujarnya.

Persiapan Akademi TNI

Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan sebelum menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih. Ia memastikan bahwa penggunaan gedung tersebut sebagai kantor resimen taruna dasar (Mentasar) tidak akan mengganggu aktivitas di sekitar, termasuk Gedung DPRD Kota Magelang.

Teguh menjelaskan bahwa pendidikan militer yang dilakukan di lokasi tersebut bersifat dasar dan tidak akan menimbulkan masalah di lingkungan sekitarnya. "Pendidikan kami kan pendidikan militer dasar, belum sampai ke tingkat seperti itu, jadi tidak ada masalah," tutupnya.