Permintaan Penertiban Kendaraan Dinas di Kuansing oleh Tokoh Masyarakat
Sumber Foto: wartarakyatonline.com
Warta Cepat

Permintaan Penertiban Kendaraan Dinas di Kuansing oleh Tokoh Masyarakat

Teluk Kuantan – Tokoh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, H. Syaifullah Afrianto, yang dikenal dengan sapaan Yan Tembak, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menertibkan aset yang diduga dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Permintaan ini disampaikan pada Senin, 6 April 2026, dalam konteks kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Syaifullah menegaskan pentingnya langkah penertiban aset, terutama di tengah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau di Kuansing.

Pentingnya Penataan Aset

Menurut Syaifullah, keberadaan BPK RI Perwakilan Riau seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong penataan aset secara menyeluruh. Ia mengharapkan agar semua aset Pemkab Kuansing, terutama kendaraan dinas, dapat kembali sesuai peruntukannya dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

“Kita minta BPK RI Perwakilan Riau ikut membantu agar seluruh aset Pemkab Kuansing, khususnya kendaraan dinas, bisa kembali sesuai peruntukannya dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya.

Pengelolaan Anggaran yang Bijak

Syaifullah juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah situasi keuangan yang defisit. Ia mencatat adanya tunda bayar, pemotongan transfer ke daerah (TKD), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

“Lebih baik perbaiki dan manfaatkan kendaraan yang sudah ada. Kendaraan yang masih dikuasai pihak lain dan tidak berhak harus segera dikembalikan ke Pemda agar bisa menunjang kinerja aparatur,” tambahnya.

Harapan untuk Masa Depan

Melalui penertiban aset yang maksimal, Syaifullah berharap Pemkab Kuansing dapat meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik.