Pemerintah Siapkan 18 Proyek Hilirisasi untuk Ciptakan 276 Ribu Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan mengatasi masalah sampah sebagai dua agenda prioritas nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 18 proyek hilirisasi yang menjadi prioritas dan akan dijalankan pada tahun 2026. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan smelter aluminium, oleoresin, batu bara, oleofood berbasis kelapa sawit, bioavtur, aspal, besi dan baja, serta produk turunan kelapa seperti nata de coco dan tepung kelapa.

Presiden menekankan pentingnya memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia mengkritisi praktik ekspor komoditas mentah yang kemudian diimpor kembali dalam bentuk produk jadi, dengan pernyataan, “Masa minyak kita kirim keluar, habis itu kita impor lagi?”

Proyek hilirisasi yang direncanakan diharapkan dapat menciptakan sekitar 276.000 lapangan kerja baru yang berkualitas, dengan total investasi mencapai Rp618 triliun. Presiden menilai hilirisasi sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain berfokus pada hilirisasi, Presiden juga menyoroti masalah sampah yang dinilai semakin mendesak. Berdasarkan proyeksi pemerintah, banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah yang menghadapi tekanan kapasitas yang signifikan.

Sebagai langkah solutif, pemerintah menargetkan pembukaan 34 proyek waste to energy di 34 kota. Presiden meminta agar proses pembangunan proyek tersebut segera dimulai dengan menekankan, “Saya minta groundbreaking delapan bulan ini dilaksanakan supaya bisa segera berfungsi.”

Presiden optimis bahwa kota dan kabupaten di Indonesia akan mulai memiliki sistem pengolahan sampah yang lebih modern di masa mendatang. Namun, ia juga menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari berbagai model pengelolaan dan membuka ruang untuk pertukaran pengalaman antar daerah.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan, “Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin.”