Netanyahu Tegaskan Masih Hidup, Tanggapi Isu Kematian di Tengah Ketegangan Geopolitik
Warta News Day - Telah muncul video sanggahan dari Israel terkait kematian PM Benjamin Netanyahu. Seperti yang ada di youtube milik inews yang berjudul "Tepis Isu Tewas, Netanyahu Muncul di Video Bersama Dubes AS: Saya Masih Hidup". Isu kematian Benjamin Netanyahu beredar luas, namun kabar tersebut dibantah langsung oleh sang Perdana Menteri Israel. Dalam sebuah video terbaru, Netanyahu terlihat muncul bersama Dubes Amerika Serikat, menegaskan, "Saya masih hidup." Munculnya video ini menepis berbagai spekulasi dan hoaks yang beredar di media sosial. Netanyahu juga menegaskan posisinya tetap aktif di tengah situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Apa maksud dari isu tersebut? Isu kematian pemimpin dunia tersebut mengarah ke Perang Dunia keempat.
Kembali ke isi dialog Netanyahu. Saat itu ada pertemuan antara Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat bernama Mike Herzog dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah sebagai berikut.
PM Netanyahu: Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well.
Mike Herzog: I know. And we shake hands with five fingers in each hand, you know.
PM Netanyahu: But I have to tell you, I'm alive but I have this card. Oh, and yeah, I don't read it. So it's a punch card. Today I erased two names on the punch cards and you see how many more to go on this batch.
PM Netanyahu: Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, US forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them and getting rid of these lunatics who would like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel.
Mike Herzog: They ain't going to do that. We're wiping them out.
PM Netanyahu: I love it. Thank you. Good to see you. Thanks.
Peristiwa tersebut, yang inheren dengan konflik Iran --Amerika Serikat yang didukung Israel, mengindikasikan perang yang agak lain "gak laen". Di awal 2026 pertempuran itu kembali menyadarkan kita bahwa wajah perang telah berubah. Ledakan mungkin masih terdengar di Timur Tengah, rudal masih meluncur, dan pangkalan militer tetap menjadi sasaran. Namun, sesungguhnya medan tempur utama kini tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Ia telah berpindah ke ruang yang jauh lebih luas dan senyap. Yakni ruang informasi. Di sanalah perang berlangsung tanpa suara, tanpa seragam, tetapi dengan dampak yang tak kalah dahsyat.
Dalam perspektif asymmetric warfare, perang tidak lagi mengandalkan keseimbangan kekuatan militer. Ketika satu pihak unggul dalam teknologi dan persenjataan, pihak lain akan menghindari konfrontasi langsung dan memilih jalur tidak simetris. Iran, misalnya, tidak harus menandingi kekuatan militer Amerika Serikat secara frontal. Cukup dengan mengganggu jalur energi global, memanfaatkan aktor non-negara, serta memainkan narasi di media internasional, tekanan terhadap lawan sudah tercipta. Di titik ini, perang bukan lagi soal menghancurkan fisik, melainkan mengganggu stabilitas---ekonomi, politik, dan psikologis.
Benar atau tidaknya kematian Netanyahu, mengingatkan saya pada peristiwa Wikileaks di tahun 2011. Saat itu ada fenomena Wikileaks dan beberapa informasi yang menyebar --entah berita benar atau tidak- dengan cepat di internet. Hal ini mengindikasikan tersulutnya perang generasi garda depan. Berita di Kompas hari Rabu, 16 Maret 2011 menyebutkan bahwa perang kedepan adalah perang informasi yang tidak simetris (Asymetric Warfare) alias perang benturan informasi. Perang ini masih bagian dari perang dingin, tapi "hebatnya" tanpa memakai mesiu babar blas. Setelah perang senjata, perang luar angkasa, perang teknologi nuklir, sekarang barangkali kita menginjak perang dunia keempat. Perang ideologi yang diramalkan Huntington tampaknya tidak terjadi. Atau mungkin hanya terjadi di Indonesia --bukan antar ideologi tetapi "inter ideologi" atau inner ideologi. Di dunia secara umum, periode perang ideologi ternyata berlangsung tidak lama.
Kalau kita mengutip kolom di Kompas di tahun 2011 tersebut -halaman 3, baris bawah- Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoedin (saat itu), mengatakan bahwa perang asimetri berlangsung dalam berbagai mandala --seperti pemberitaan media massa, jejaring sosial dunia maya, tanpa satuan tempur, dan terkadang tanpa aktor negara. Menurutnya dunia strategi pertahanan sedang memasuki babagan baru (pasti, beliau menanggapi fenomena berita Wikileaks kemarin). Ia mengingatkan bahwa negara yang secara ekonomi dan kesenjataan lemah adalah sasaran utama perang asimetris. Sebagai contoh, media internet, atau media massa tanpa sadar dipakai untuk mempengaruhi cara berpikir atau melemahkan bangsa. Cara yang dipakai dalam perang asimetris adalah merusak nalar berpikir.
Bagaimanakah cara kita menghadapi perang asimetris di tengah lemahnya ekonomi dan kesenjataan kita (maksudnya relatif lemah dibandingkan negara tetangga)? Memang bukan cara konvensional, tapi perang cara tradisional dan lokal yang perlu kita lakukan.
Secara perspektif ekonomi persoalan kesenjangan informasi merupakan perihal mendasar yang melandasi asumsi pasar persaingan bebas. Sehingga kegagalan pasar (market failure) salah satunya disebabkan oleh kesenjangan informasi. Teori kesenjangan informasi pertama kali dikenalkan dalam paper yang dikembangkan oleh sang peraih Nobel ekonomi, pak George A Arkelof pada tahun 1970. Artikelnya berjudul The Market for "Lemons" yang membahas kesenjangan informasi yang terjadi antara penjual dan pembeli mobil bekas.
Kesenjangan informasi di artikel Arkelof tersebut terjadi karena tidak mudah bagi pembeli untuk menentukan kualitas mobil bekas yang dijual dari apa yang tampak dari luar. Dalam banyak kasus walaupun di luar mobilnya tampak bagus tetapi kualitas mesinnya banyak yang sudah tambal sulam (lemons). Jadi di dalam pasar mobil bekas sering terjadi distribusi informasi yang yang tidak seimbang (asimetris) antara pembeli dan penjual.
Dalam konteks para penggagas ekonomi pembangunan, perang asimetris sudah lama terjadi. Ia adalah kesenjangan antara pengusaha mikro, kecil, menengah (UKM) dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan. Kesenjangan informasi yang sama juga terjadi ketika lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro (LKM), saat berhadapan dengan calon nasabah. Nasabah lebih tahu dari bank/LKM tentang kapasitas keuangan dan kredibilitas mereka. Kalau bank/LKM salah dalam menilai kredibilitas nasabah, akan ada moral hazard di fihak peminjam untuk tidak mengembalikan pinjaman. Karena itu bank dan lembaga keuangan formal selalu meminta jaminan (collateral) yang gede dengan persyaratan tebal.
Sehingga Ghatak dan Guinnane (1999) dalam artikelnya, memberikan deskripsi dan ilustrasi mengenai bagaimana lembaga keuangan mikro atau LKM dapat menanggulangi masalah kesenjangan informasi beserta dampaknya melalui metode group lending. Metode ini telah terbukti sukses di Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank menyalurkan sebagian besar kreditnya kepada masyarakat miskin tanpa jaminan.
Dalam konteks para penggiat sinetron, kita sebagai masyarakat yang memiliki TV pasti sudah dibenturkan antara realitas yang dibuat-buat dalam demi keuntungan rating. Barangkali semenjak ada tabloid Monitor (yang kemudian dibreidel) muncul pada akhir 1980-an, kemudian menjamur sinetron. Pada perkembangannya sinetron untuk kaum menengah ke bawah telah memakai "perang asimetris" semenjak lama. Cerita tentang lakon yang hebat tanpa kesalahan, nyaris sempurna. Atau lakon yang menang belakangan --setelah perjuangan mengharu biru. Kemudian kemenangan orang miskin karena rejeki nomplok --tanpa usaha- telah menghiasi tivi kita sejak dulu. Bahkan saat ini beberapa sinetron telah mengambil tema tertukarnya bayi, padahal teknologi tes DNA sudah ada sejak tahun 90-an. Juga film tentang hantu dan setan --padahal yakin setan lebih takut lagi melihat film tersebut. Atau malah geli melihat kebodohan skenarionya.
Cerita sinetron yang asimetris lain misalnya penderitaan orang akibat kekejaman orang lain, kejahatan ortu kepada anaknya, dan hidup yang bisa berubah sekejap tanpa kerja keras. Makanya PBSI begitu susah untuk mencari pemain single putri (usia taruna) yang tinggi badannya, karena kebanyakan lebih memilih mengikuti audisi untuk sinetron, malas melihat payahnya orang berolahraga.
Menghadapi Perang Asimetris
Kelebihan kita sebagai bangsa adalah "kelebihan penduduk", belum ditambah lagi predikat penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Diantara 280 juta orang Indonesia ada pengangguran sebesar 10 juta, namun lebih besar lagi bila hitungannya mencakup pengangguran tidak kentara. Mengapa kita tidak memanfaatkan mereka saja. Tengok ke belakang saat era Orde Baru: salahsatu warisan Orba adalah eksistensi pendamping di departemen-departemen. Namun kalau era Orba yang dimaksud pendamping adalah pegawai negeri yang kemudian dilatih menjadi penyuluh, mungkin saatnya sekarang pendamping yang profesional.
Negeri kita memiliki beragam kondisi masyarakat, yang ditandai adanya kesenjangan antarmanusia, antargolongan, dan antarwilayah. Maka pemberdayaan masyarakat melalui peran segenap komponen pembangunan melalui pendampingan dari yang mampu ke yang lemah, sangat diperlukan. Pak Boediono --sekarang Wapres- dalam pidato pengukuhan guru besarnya (2007) menyatakan, keberhasilan demokrasi ditentukan oleh keberadaan kelompok pembaharu. Kelompok inilah yang menjadi ujung tombak dan pengawal proses transformasi. Tanpa kelompok pembaharu, proses transformasi akan berisiko mandek atau keluar dari jalur yang kita inginkan. Kelompok pembaharu ini dapat meliputi unsur-unsur reformis dari kaum pengusaha, intelektual, profesional, birokrat, pemuda, aktivis LSM dan lain-lain.
Mereka yang melakukan pendampingan (technical assistance) berarti membantu, mengarahkan, mendukung individu/kelompok masyarakat miskin dalam merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan program yang dijalankan. Materi untuk upgrade meliputi pelatihan dan pemagangan.
Tahun 2005 saja terdapat kurang-lebih 607.155 orang pendamping, mestinya dengan pola pelatihan yang rutin dilaksanakan Kementerian/ lembaga, jumlahnya sudah berlipat sekarang. Mereka eksis dan tersebar di berbagai program pemerintah lintas-sektor dan lintas-regional. Para pendamping yang pernah kita kenal adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan sebagainya. Di Kementerian Sosial masih terdapat sejumlah pendamping seperti Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Buku karya David Bornstein Mengubah Dunia (2006) salahsatunya pernah membahas mengenai pentingnya pendampingan ini. Buku tersebut bercerita tentang upaya Fabio Rosa (Brasil) dalam mengupayakan listrik tenaga surya masuk ke desa miskin, atau Jeroo Billimoria (India) yang membangun jaringan perlindungan anak-anak terlantar.
Wawasan Kebangsaan Berbangsa Bernegara
Intinya, mari melawan perang asimetri dengan simetri --semacam spirit "wawasan kebangsaan" yakni kesatuan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Kalau negara lain dengan kekuatan Negara untuk membatasi informasi (contohnya China), atau dengan kekuatan teknologi untuk membatasi gerak hacker (USA contohnya) maka negara kita perlu mengoptimalkan kekuatan tradisional --atau bisa disebut juga dengan lokalitas alias kearifan lokal.
Kita pergunakan sumberdaya manusia yang berlebih untuk menjadi kader-kader bangsa, untuk turun ke daerah-daerah perbatasan, dan daerah-daerah terpencil, alias daerah-daerah yang belum terjamah internet dan listrik. Kita punya sejarah memiliki orang-orang yang berkemampuan mendongeng dan berkeliling ke desa-desa, semacam sahibul hikayat, sehingga muncul legenda di suatu tempat. Bedanya, kalau dulu sahibul hikayat bercerita tentang mitos, maka pendamping yang kita perlukan saat ini adalah mendiskusikan soal etos.
Para kader bangsa tersebut dibekali dengan kemampuan untuk mengungkapkan kondisi bangsa saat ini, dan hanya kitalah yang mampu mengubahnya. Negara tetangga meski maju tapi tidak ada apa-apanya tanpa kita. Para kader tersebut juga memberikan syiar agar rakyat yang punya teve jangan sering-sering lihat sinetron terutama saat prime time.
Kalau di era Orba ada pendamping untuk kelompencapir, barangkali mirip hal tersebut ada Kelompok pendengar, pembaca internet (Kelompencapin) yang memandu mereka surfing. Bila Amerika pernah memprogramkan wajib militer kepada penduduknya untuk menghadapi Vietnam. Kita juga perlu wajib militer --tetapi tanpa senjata. Karena perangnya adalah perang informasi. Sehingga wajib militer adalah diturunkannya para generasi muda ke pelosok negeri, untuk memandu masyarakat di akar rumput mengakses internet. Lawan perang asimetri dengan cara tradisional: pergunakan SDM yang melimpah, dengan cara penyampaian berita secara lisan (dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut lho hihihihi).
Sebagai analogi, meledaknya beberapa reaktor nuklir di Jepang gara-gara gempa, membuat kebanyakan orang di dunia berpaling kembali ke listrik "tradisional". Mungkin demikian pula dengan fenomena perang asimetri ini, saatnya kembali ke chatting ala lokal: tatap muka dan memperlihatkan ekspresi.
Penutup
Sering luput dari perhatian adalah bahwa perang semacam ini tidak berhenti di kawasan konflik. Ia merembes ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, melalui arus informasi yang tak terbendung. Media sosial, portal berita, hingga percakapan sehari-hari menjadi medium penyebaran narasi. Kebenaran bercampur dengan opini, fakta bersisian dengan propaganda. Dalam situasi ini, masyarakat awam dapat dengan mudah menjadi bagian dari medan tempur, tanpa pernah merasa sedang "berperang".
Di sinilah relevansi gagasan lama tentang pentingnya ketahanan berbasis masyarakat menemukan momentumnya kembali. Jika perang terjadi di ranah informasi, maka pertahanan pun harus dibangun dari kemampuan masyarakat dalam memilah, memahami, dan mengkritisi informasi. Literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Pendampingan masyarakat, yang dulu dilakukan melalui penyuluh lapangan atau kader pembangunan, kini harus bertransformasi menjadi pendampingan literasi di ruang digital.
Indonesia memiliki keunggulan yang kerap dipandang sebagai kelemahan: jumlah penduduk yang besar. Jika dikelola dengan baik, ini adalah modal sosial yang luar biasa. Generasi muda, komunitas lokal, hingga tokoh masyarakat dapat berperan sebagai "penjaga nalar publik". Mereka bukan tentara dalam arti konvensional, tetapi memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan bangsa dari infiltrasi informasi yang menyesatkan.
Pada akhirnya, perang modern menuntut redefinisi tentang apa itu pertahanan. Ia tidak lagi semata-mata urusan militer, melainkan urusan bersama seluruh warga negara. Ketika informasi menjadi senjata, maka kesadaran menjadi tameng. Dan di tengah derasnya arus narasi global, barangkali yang paling kita butuhkan bukanlah teknologi paling canggih, melainkan kemampuan paling mendasar: berpikir jernih, bersikap kritis, dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar.
Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa perang semacam ini tidak berhenti di kawasan konflik. Ia merembes ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, melalui arus informasi yang tak terbendung. Media sosial, portal berita, hingga percakapan sehari-hari menjadi medium penyebaran narasi. Kebenaran bercampur dengan opini, fakta bersisian dengan propaganda. Dalam situasi ini, masyarakat awam dapat dengan mudah menjadi bagian dari medan tempur, tanpa pernah merasa sedang "berperang".
Di sinilah relevansi gagasan lama tentang pentingnya ketahanan berbasis masyarakat menemukan momentumnya kembali. Jika perang terjadi di ranah informasi, maka pertahanan pun harus dibangun dari kemampuan masyarakat dalam memilah, memahami, dan mengkritisi informasi. Literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Pendampingan masyarakat, yang dulu dilakukan melalui penyuluh lapangan atau kader pembangunan, kini harus bertransformasi menjadi pendampingan literasi di ruang digital.
Indonesia memiliki keunggulan yang kerap dipandang sebagai kelemahan: jumlah penduduk yang besar. Jika dikelola dengan baik, ini adalah modal sosial yang luar biasa. Generasi muda, komunitas lokal, hingga tokoh masyarakat dapat berperan sebagai "penjaga nalar publik". Mereka bukan tentara dalam arti konvensional, tetapi memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan bangsa dari infiltrasi informasi yang menyesatkan.
Pada akhirnya, perang modern menuntut redefinisi tentang apa itu pertahanan. Ia tidak lagi semata-mata urusan militer, melainkan urusan bersama seluruh warga negara. Ketika informasi menjadi senjata, maka kesadaran menjadi tameng. Dan di tengah derasnya arus narasi global, barangkali yang paling kita butuhkan bukanlah teknologi paling canggih, melainkan kemampuan paling mendasar: berpikir jernih, bersikap kritis, dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar.




