KPK dan Dilema Hukum: Antara Kepatuhan Prosedural dan Kemanusiaan dalam Kebijakan Haji

“Ironisnya, hukum yang seharusnya melindungi manusia justru menjadi sumber ketakutan. Keadilan substantif dikorbankan demi kepatuhan formal. Negara hukum kehilangan kompas etisnya, dan aparat penegak hukum terjebak prosedural tanpa refleksi moral.”

Oleh Suhermanto Ja’far

KASUS kuota haji yang menyeret kebijakan Kementerian Agama kembali membuka perdebatan lama yang belum pernah tuntas: apakah hukum hanya soal kepatuhan prosedural, ataukah ia juga harus berpijak pada pertimbangan kemanusiaan? Dalam pusaran ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampil sebagai institusi penegak hukum yang kuat secara kewenangan, tetapi justru dipertanyakan arah bernalarnya ketika berhadapan dengan kebijakan publik yang lahir dari situasi darurat dan risiko kemanusiaan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela individu atau menyerang motif personal aparat penegak hukum. Kritik diarahkan secara spesifik pada rasionalitas etik dan hukum KPK dalam membaca kebijakan haji. Yang diuji bukan niat, melainkan cara berpikir institusional: apakah hukum dipahami sebagai alat keadilan substantif, atau direduksi menjadi sekadar mekanisme kepatuhan administratif.

Dalam penanganan kasus ini, KPK tampak mengedepankan pendekatan legalistik-prosedural yang kaku. Pelanggaran prosedur dibaca sebagai indikasi pidana, tanpa terlebih dahulu menimbang konteks kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai. Cara bernalar semacam ini berisiko menjadikan hukum sebagai teks mati—dingin, ahistoris, dan terlepas dari realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Padahal, kebijakan haji bukan kebijakan biasa. Ia berada di persimpangan antara agama, keselamatan manusia, diplomasi internasional, dan manajemen kerumunan berskala jutaan orang. Setiap keputusan terkait kuota, distribusi, dan teknis pelaksanaan tidak pernah steril dari risiko nyawa. Dalam konteks ini, memperlakukan kebijakan haji semata sebagai objek hukum pidana adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Di sinilah muncul dikotomi klasik antara rule-based legality dan value-based morality. Hukum positif menuntut kepatuhan pada aturan tertulis, sementara etika kemanusiaan menuntut keberanian mengambil keputusan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Kasus haji menjadi uji batas: sejauh mana hukum pidana boleh masuk dan menghukum kebijakan publik yang lahir dari pertimbangan keselamatan manusia.

Prinsip salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—bukan slogan kosong dalam tradisi hukum. Dalam khazanah Islam, prinsip ini sejalan dengan hifẓ al-nafs dalam maqāṣid al-sharī‘ah, yakni perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Mengabaikan kerangka ini berarti mencabut hukum dari akar etisnya.

Kebijakan pembagian kuota haji 50:50 antara reguler dan khusus dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Kebijakan ini tidak lahir dari kalkulasi keuntungan, melainkan dari pengalaman empiris sebelumnya: keterbatasan ruang di Arafah dan Mina, kepadatan ekstrem, serta risiko kematian jamaah yang nyata. Dalam konteks ini, keputusan tersebut merupakan respons moral terhadap situasi darurat.

Secara filosofis, kebijakan tersebut lebih tepat dibaca sebagai imperatif kategoris dalam pengertian Kantian: tindakan yang dilakukan karena harus secara moral, bukan karena manfaat instrumental tertentu. Tujuan utamanya bukan keuntungan ekonomi, bukan kepentingan politik, melainkan kewajiban etis untuk melindungi nyawa manusia.

Sebaliknya, pendekatan KPK cenderung bergerak dalam logika imperatif hipotetis: jika prosedur dilanggar, maka pidana harus diterapkan. Relasi sebab-akibat prosedural ini bekerja mekanistik, tanpa membaca maxim atau maksud moral dari tindakan kebijakan. Akibatnya, hukum berubah menjadi alat disiplin administratif, bukan penjaga keadilan substantif.

Di titik ini, terlihat jelas pergeseran fungsi hukum. Yang diuji bukan lagi niat memperkaya diri atau penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, melainkan keberanian mengambil diskresi kebijakan. KPK, sadar atau tidak, memasuki wilayah kesalahan kategori dengan mengkriminalisasi apa yang sejatinya berada dalam ranah kebijakan administratif.

Hukum administrasi publik membedakan secara tegas antara policy discretion, administrative deviation, dan criminal intent. Tanpa bukti aliran dana, tanpa niat memperkaya diri, dan tanpa keuntungan politik elektoral langsung, pemidanaan kebijakan menjadi problematik secara doktrinal. Ini bukan sekadar perdebatan moral, tetapi soal ketepatan klasifikasi hukum.

Kriminalisasi diskresi kebijakan menciptakan preseden berbahaya. Ia mengirim pesan bahwa keselamatan manusia pun bisa dikalahkan oleh kepatuhan prosedural. Dalam jangka panjang, pejabat publik akan memilih jalan paling aman secara hukum, bukan keputusan paling bertanggung jawab secara moral.

Dampaknya sistemik. Negara berpotensi berubah menjadi birokrasi defensif, di mana pejabat takut mengambil keputusan strategis. Kebijakan publik kehilangan daya responsifnya, sementara risiko kemanusiaan justru meningkat karena absennya keberanian mengambil diskresi.

Ironisnya, dalam kondisi seperti ini, hukum yang seharusnya melindungi manusia justru menjadi sumber ketakutan. Keadilan substantif dikorbankan demi kepatuhan formal. Negara hukum kehilangan kompas etisnya, dan aparat penegak hukum terjebak dalam rutinitas prosedural tanpa refleksi moral.

Karena itu, pertanyaan utama dari kasus ini bukanlah “siapa yang salah,” melainkan “bagaimana hukum seharusnya bernalar.” Negara hukum yang sehat tidak hanya membutuhkan aturan dan sanksi, tetapi juga kebijaksanaan etik. Tanpa itu, hukum akan tetap berdiri tegak—namun jauh dari keadilan yang manusiawi.

* Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat