DPR Mendesak Pemulangan Segera Jemaah Umrah Terdampak Konflik Timur Tengah

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal serta mempercepat pemulangan jemaah umrah Indonesia yang terdampak konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel. Ia menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga negara di luar negeri, tidak hanya dalam hal administratif, tetapi juga terkait keselamatan dan kepastian perjalanan.

"Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun," ujar Selly dalam keterangan resminya di Jakarta.

Data sementara menunjukkan bahwa lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia terjebak dan belum bisa kembali ke Tanah Air sesuai jadwal. Hal ini disebabkan gangguan pada penerbangan internasional yang dipicu oleh konflik regional, sehingga menempatkan ribuan WNI dalam posisi rentan.

Selly juga merujuk pada imbauan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang menyatakan bahwa pemerintah sedang memantau situasi dan mengambil langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan semua WNI, termasuk jemaah umrah. Namun, ia menekankan bahwa imbauan tersebut harus diikuti dengan tindakan konkret.

"Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang di luar kendali mereka," tambahnya.