Diskusi Deep Talk Indonesia Dorong Reformasi Polri untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Forum diskusi publik bertajuk "Menguatkan Reformasi Polri Guna Mendukung Agenda Nasional" digelar oleh Deep Talk Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/2). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat isu hukum untuk membedah arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam konteks pembangunan nasional serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Diskusi dibuka dengan paparan Dr. Ngasiman Djoyonegoro, M.Han, analis intelijen, keamanan, dan pertahanan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri ke depan tidak semata berorientasi pada kepentingan internal institusi, melainkan harus berperan aktif dalam membangun masyarakat. Menurutnya, Polri perlu memahami kebutuhan, karakter, serta dinamika sosial masyarakat agar fungsi pelayanan dan perlindungan dapat berjalan optimal.

"Terkait reformasi, aspek kultural justru menjadi kunci. Kalau reformasi Polri diarahkan pada tarik-menarik posisi di bawah presiden atau kementerian, itu tidak relevan. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Polri paling tepat berada di bawah Presiden," ujar Ngasiman.

Pembicara kedua, Ali Rif'an, M.Si., Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, memaparkan sejumlah data terkait tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja Polri. Ia menyebutkan, survei nasional Litbang Kompas Oktober 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 mencatat angka kepercayaan sebesar 71 persen, dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 76,4 persen pada 2023.

Menurut Ali, data internasional juga menunjukkan capaian positif. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index dan menempati peringkat ke-19 dari 144 negara. Selain itu, sebanyak 83 persen masyarakat Indonesia merasa aman berjalan sendiri pada malam hari. "Ini menunjukkan persepsi keamanan publik berada pada level yang relatif baik, dan tentu menjadi modal penting bagi penguatan reformasi Polri," ujarnya.

Ali juga menambahkan bahwa lembaga yang dipimpinnya pernah melakukan survei tentang kinerja Kapolri pada 2022. Hasilnya, 70,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pembicara ketiga, Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Indonesia RISK Centre, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ia menyampaikan bahwa reformasi kultural Polri harus mendorong pola interaksi yang lebih dialogis dengan masyarakat, mengedepankan mediasi, restorative justice, serta penyelesaian masalah berbasis keadilan sosial, bukan semata pendekatan penghukuman.

Menurut Julius, reformasi kultural bukan proses instan, melainkan kerja jangka panjang dalam membangun watak dan karakter institusi. Namun demikian, arah perubahan yang terjadi menunjukkan optimisme, yakni pergeseran dari kultur kekuasaan menuju kultur pengabdian, dari dominasi menuju dialog, serta dari otoritas menuju legitimasi sosial.

Dalam diskusi tersebut, para peserta dan narasumber sepakat bahwa reformasi Polri perlu terus diperkuat guna mendukung agenda nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Forum ini juga menegaskan sikap bersama bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, dan tidak ditempatkan di bawah kementerian, demi menjaga independensi, efektivitas, serta akuntabilitas institusi kepolisian.