Bupati Kulon Progo Soroti Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkuatan Hukum RDTR

Kulon Progo (ANTARA) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Setyawan mengatakan selama satu tahun pemerintahannya dari 20 Februari 2025-20 Februari 2026 telah melakukan pembenahan dari kecepatan dan kepuasan pelayanan publik hingga memperkuat landasan hukum tentang perikatan tanah hingga rencana detail tata ruang.

Agung di Kulon Progo, Jumat, mengatakan dalam satu tahun kepemimpinannya memfokuskan pada hal-hal dasar karena selama ini, masyarakat merasakan bila ada urusan, layanan lambat.

"Pada era kami, kami dorong layanan percepatan layanan publik sampai pada tingkat desa. Dari kinerja mereka, ada peningkatan signifikan," kata Agung.

Selanjutnya, landasan hukum yang telah diselesaikan mulai dari perikatan tanah dengan kasultanan dan pakualaman, beberapa gedung mangkrak baik aset provinsi, pemda, dan pensertifikatan hasil pembelian maupun hibah untuk fasilitas umum jalan. Selain itu, hal-hal mendasar terkait perizinan. Hal yang melatarbelakangi fokus penyelesaian landasan hukum supaya mempercepat pelaksanaan pembangunan.

"Pembangunan harus mempercepat tentang kepastian hukum untuk investasi, kepastian hukum untuk masyarakat cepat berusaha. Yang kami dorong landasan hukum, karena berawal dari pengaman Kulon Progo gagal meraih dana-dana dari APBN karena tanah-tanah yang sedianya digunakan belum tersetifikatkan. Contoh, jalan itu sudah terbentuk tapi belum menjadi aset daerah. Hal-hal itu yang kami selesaikan terlebih dahulu," katanya.

Demikian juga yang rencana meraih anggaran jalan-jalan dari APBN melalui Kementerian PUPR harus jelas tanah merupakan aset pemkab dan sudah disertifikasi, serta badan jalan terbentuk. "Untuk pembangunannya, anggaran bisa dimintakan ke APBN," katanya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan selama satu tahun kepemimpinnya, dirinya dan Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menguatkan Pendidikan karakter dengan menekankan lembaga-lembaga keagamaan seperti dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), paroki gereja untuk meningkatkan pendidikan untuk anak-anak.

"Program ini untuk mewujudkan pendidikan karakter," katanya.

Politisi PAN ini juga mengatakan selama satu tahun kepemimpinannya juga memfokuskan pada peningkatan pelayanan Kesehatan. Untuk menunjang kebijakan tersebut, perekrutmen karyawan dilaksanakan cara Test Berbasis Komputer (CBT) dan assessment bersifat terbuka.

"Kami ingin bahwa pelayanan rumah sakit daerah terbuka dan transparan," katanya.

Ia juga mengatakan selama kepemimpinannya menerapkan lelang jabatan mendasarkan pada kebutuhan dasar struktur organisasi, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan latar belakang pendidikan, dan didekatkan kepada jangkauan tempat tinggal. Contoh camat dari selatan seperti dari Brosot (Galur) atau Bantul yang bekerja di Kalibawang, maka didekatkan ke daerah yang lebih dekat.

"Tujuannya meningkatkan kinerja dan menjamin rasa tenang, tidak was-was, dan tidak tergesa-gesa di jalan saat menjalankan tugas. Waktu dan bahan bakar minyak tentu menjadi perhitungan. Waktu pelayanan tetap optimal, bahkan bila ada kegiatan malam juga tetap dilaksanakan dengan baik. Misalnya, Panewu Samigaluh diampu dari Kalibawang atau Samigaluh sendiri. Begitu juga dengan guru-guru sekolah dasar yang dirotasi untuk penyegaran, begitu juga di tingkat eselon II dan III dilakukan penyegaran karena faktor kebutuhan bukan suka atau tidak suka," katanya.

Agung memastikan penyegaran pejabat eselon II dan III sesuai kebutuhan. Dirinya mendapati pegawai lulusan sarjana hukum menjadi petugas pemungut parkir, sarjana ekonomi ditempatkan di bagian hukum, ada sarjana teknik mengajar. Sehingga tidak pas dengan latar belakang pendidikan dan dicocokkan dengan seseorang tersebut bisa lintas karier, tidak harus di pendidikan atau pekerjaan umum.

"Lintas karier ini jenjang karier bisa cepat, tidak menjadikan orang takut pada bidding (lelang). Kami mendorong pegawai maksimal lima tahun bisa bidding. Berhasil atau belum berhasil itu tidak masalah, dan hak politik saya tidak saya gunakan secara pribadi tetapi saya gunakan untuk wakil bupati dan sekda. Kita assement tiga terbaik berdasarkan skor," katanya.

Dia mengaku capaian selama satu tahun kepemimpinannya yang paling berkesan adalah penurunan kemiskinan, harmonisasi forkompimda, penghargaan layanan kesehatan UHC terbaik. Kalau pembangunan fisik sedikit karena anggaran terbatas. Selainnnya pemberdayaan UMKM, pembuatan unit pembuatan pupuk organik di 20 kalurahan.

"Pembangunan membutuhkan sinergitas dan komunikasi, ini yang kami terapkan dalam membangun Kulon Progo tercinta ini," katanya.

Penghargaan untuk Pemkab Kulon Progo pada 2025

1. Reka Cipta Bhakti Nugraha 2025 tingkat provinsi

2 Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 tingkat nasional

3. Sekolah Adiwiyata (6 SD dan 1 SMP) tingkat provinsi

4. Sekolah Adiwiyata Nasional (dua sekolah) tingkat nasional

5. Program Kampung Iklim di Klewonan (Triharjo), Graulan (Giripeni) dan Kembang (Jatimulyo) tingkat nasional

6. Pelanggan Verifikasi SUML terbaik III Tahun 2025 kepada UPT Metrologi (Disdagin) tingkat nasional

7. Juara II Lomba Perpustakaan Kalurahan Terbaik Tingkat DIY

8. Juara harapan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

9. Festival Dalang Anak dan Dalang Remaja Tingkat DIY

10. Empat penghargaan pada Festival Dalang Anak dan Dalang Remaja Tingkat DIY