Bali Mencatatkan Proporsi Tinggi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali secara daring mengikuti kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan 800.000 debitur, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan ini diadakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10/2025), sementara di Bali berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa penyaluran KUR memberikan dampak positif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. "UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali, diperkirakan telah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru," ujarnya kepada awak media.

Data menunjukkan bahwa Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi penerima KUR yang signifikan. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 debitur berada di Bali dengan total nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun. Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR meliputi perdagangan, makanan dan minuman, serta produk khas Bali seperti kain dan kriya kayu.

Gubernur Koster menambahkan, "Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. Semua berjalan dengan baik, bahkan tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita cukup tinggi."

Lebih lanjut, Koster menekankan pentingnya KUR dalam mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. "Kami akan terus mendorong penyaluran KUR agar menjangkau desa-desa dan sektor potensial lainnya, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud," ujarnya.

Sementara itu, di Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan bahwa KPP bertujuan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah menyediakan anggaran KPP sebesar Rp 130 triliun, yang terdiri dari Rp 113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dalam pembangunan rumah serta Rp 17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan.

"Saya meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur untuk mendorong kontraktor daerah untuk membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini adalah bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, menambahkan bahwa KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. KPP merupakan instrumen penting untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

"Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan ini agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah serta membuka lapangan pekerjaan dalam pembangunan perumahan," pungkasnya.