Ahok: Pentingnya Transparansi Pajak dan Bea Cukai untuk Pertumbuhan Ekonomi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan bea cukai. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sebuah acara di Jakarta Pusat, Ahok menegaskan bahwa tata kelola fiskal yang bersih adalah fondasi utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ia menyoroti bahwa tanpa penyelesaian masalah terkait pajak dan bea cukai, pertumbuhan lapangan kerja akan sulit tercapai.

Ahok mengungkapkan, "Kalau soal pajak dan bea cukai tidak dibereskan, jangan harap lapangan kerja bisa tumbuh. Banyak manufaktur kecil yang tutup karena kalah bersaing dengan barang selundupan." Pernyataan ini menunjukkan kekhawatirannya terkait praktik penyimpangan yang masih terjadi di sektor pajak dan bea cukai, yang dapat melemahkan industri domestik.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, Ahok menekankan perlunya transparansi anggaran serta penegakan hukum yang konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih terbuka dan efisien. Proses tender yang rumit dan tidak transparan sering kali menghambat partisipasi pelaku industri domestik.

Ahok memberikan contoh pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana ia menerapkan sistem pengadaan daring yang mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur. "Bapak-Ibu bisa merasakan kenapa waktu saya jadi gubernur di Jakarta, ada laporan jalan jelek, langsung kita kerjakan. Kalau dulu sampai orang mati, banyak kok enggak dikerjakan," katanya. Ia menjelaskan bahwa sistem e-katalog yang diterapkan memungkinkan pengadaan barang dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Lebih lanjut, Ahok mendorong agar sistem serupa dapat diterapkan di tingkat nasional. Hal ini akan memungkinkan pemerintah melakukan pembelian langsung tanpa harus menunggu proses tender yang panjang. Ia juga mengusulkan transformasi kebijakan subsidi menjadi subsidi digital atau cashback. Menurutnya, sistem digitalisasi subsidi ini dapat meminimalkan kebocoran dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran serta tercatat secara elektronik.