Penguatan Transformasi Digital dan Inovasi di Angkatan Darat
Warta News Day - Transformasi digital, implementasi Proyek 06, dan "Gerakan Literasi Digital" telah dijalankan dengan giat. Secara khusus, 61 basis data telah dibangun dan dikembangkan di dalam Kementerian Pertahanan Nasional; basis data penduduk telah diterapkan dalam perlindungan perbatasan, manajemen kapal penangkap ikan, dan manajemen pencegahan dan pengendalian penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU); semua rumah sakit militer telah menyelesaikan pengumuman dan penerapan rekam medis elektronik di portal Kementerian Kesehatan... Reformasi kelembagaan, reformasi organisasi, dan reformasi prosedur administrasi telah dilakukan secara mendalam dan mencapai banyak hasil praktis.
Sebagai penutup konferensi, berdasarkan pendapat para delegasi, Letnan Jenderal Nguyen Van Hien meminta agar anggota Komite Pengarah, sesuai dengan fungsi, tugas, dan bidang tanggung jawab mereka, secara proaktif dan tegas memimpin dan mengarahkan lembaga dan unit untuk secara aktif memahami dan melaksanakan resolusi, kesimpulan, program, dan rencana Komite Sentral dan Komisi Militer Pusat tentang terobosan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital bangsa secara umum, dan di Angkatan Darat secara khusus.
Berdasarkan rencana Kementerian Pertahanan Nasional, lembaga dan unit harus mengembangkan rencana implementasi di dalam unit masing-masing, memastikan kejelasan mengenai personel, tugas, jangka waktu, hasil yang diharapkan, dan tanggung jawab. Fokus pada penyempurnaan kerangka kerja kelembagaan, mekanisme, kebijakan, dan peraturan internal yang melayani pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital di dalam Kementerian Pertahanan Nasional. Meninjau, mengubah, dan melengkapi dokumen hukum dan peraturan yang mengatur tugas-tugas ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen data, keamanan informasi, pengadaan, dan investasi dalam peralatan berteknologi tinggi, dengan tujuan sinkronisasi, keseragaman, penghapusan hambatan, dan penciptaan kerangka hukum yang transparan namun kuat. Mendorong desentralisasi dan pendelegasian wewenang sambil memperkuat inspeksi dan pengawasan; memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya.
