Penciptaan Lapangan Kerja Kunci Atasi Daya Beli Kelas Menengah
Warta News Day - Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.
“Kebijakan pemerintah perlu fokus pada memperkuat pendapatan kelas menengah melalui penciptaan pekerjaan produktif di sektor manufaktur dan jasa modern,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.
Menurut Rizal, penurunan kelas menengah di Indonesia lebih banyak dipicu oleh tekanan biaya hidup dibanding perubahan gaya hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9-10 juta kelas menengah (middle class) turun ke kategori calon kelas menengah (aspiring middle class) dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.
“Kondisi ini terjadi ketika biaya kebutuhan dasar terutama pangan, perumahan, pendidikan, dan transportasi yang cenderung naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan riil,” jelas Rizal.
Pada saat yang sama, lanjut dia, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53–54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mulai me lambat. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup telah menggerus daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.
Maka dari itu, pemerintah perlu menekan biaya hidup melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi rantai pasok, serta kebijakan perumahan dan transportasi yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, Rizal juga menyoroti persoalan yang lebih struktural. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas dengan upah tinggi.
Banyak tenaga kerja masih terserap di sektor informal yang porsinya sekitar 59–60 persen dari total pekerja, sehingga peningkatan pendapatan relatif terbatas.
Akibatnya, ketika inflasi kebutuhan dasar meningkat, daya beli kelas menengah menjadi lebih rentan.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.
Secara paralel, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih ramah kelas menengah, seperti insentif pajak dan penguatan jaminan sosial.
“Selain itu perbaikan pada sisi biaya hidup dan kualitas pekerjaan, tekanan terhadap kelas menengah berpotensi terus berlanjut dan pada akhirnya melemahkan basis konsumsi domestik Indonesia,” tuturnya.
Persoalan daya beli kelas menengah sebelumnya disorot oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
Menko mengatakan tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan akan terus berpotensi menggerus daya tahan kelas menengah.
Oleh sebab itu, dia mendorong penyusunan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat kelas menengah agar mereka tidak turun kelas.
