Marthen Dira Tome: Solusi Ekonomi dan Lapangan Kerja di Tengah Isu PPPK

Warta News Day - Kupang, seputar-ntt.com – Isu penghentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tengah ramai dibicarakan memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran di daerah, termasuk di Kabupaten Sabu Raijua. Menanggapi hal tersebut, Bupati pertama Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.

Menurutnya, jika penghentian PPPK benar terjadi tanpa solusi yang matang, efeknya dapat memperburuk tingkat kemiskinan di daerah. “Kalau itu terjadi dan tidak diantisipasi secara baik oleh gubernur, bupati, atau wali kota, maka dampaknya jelas akan menambah pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, Marthen menilai pemerintah provinsi tentu memiliki langkah-langkah strategis untuk meredam dampak tersebut. Ia menyoroti wacana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu alternatif solusi. Program KUR sendiri merupakan skema pembiayaan bersubsidi dari pemerintah pusat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap produktif.

“Bisa saja pemerintah membantu dengan akses permodalan, misalnya melalui KUR, agar mereka yang terdampak bisa memulai usaha baru. Tapi yang lebih penting bukan sekadar memberi pinjaman, melainkan menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar bergerak,” tegasnya.

Marthen menekankan pentingnya hilirisasi dan penguatan sektor riil seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya berhenti pada wacana tanpa aksi konkret.

“Pemerintah harus mendorong berbagai usaha yang quick yielding atau cepat menghasilkan. Kalau mau ekonomi daerah bergerak besar, sektor seperti pertanian dan peternakan harus benar-benar didorong. Jangan hanya duduk, kumpul, bicara tanpa ada ujungnya,” katanya.

Ia juga menyoroti peluang ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program MBG yang menyasar anak-anak sekolah ini dinilai bukan sekadar program sosial, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal.

Menurut Marthen, meskipun ada pihak yang mengaitkan MBG dengan kebijakan anggaran lain termasuk isu PPPK, korelasinya tidaklah kuat. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap persoalan riil gizi dan kesejahteraan masyarakat.

“MBG itu bukan hanya soal makan anak sekolah. Uangnya berputar ke petani, nelayan, peternak, hingga pekerja harian. Kalau dikelola baik, ini bisa jadi solusi ekonomi murah dan cepat,” jelasnya.

Ia mengingatkan pemerintah desa dan kelurahan agar tidak menyia-nyiakan peluang ini. Jangan sampai kebutuhan bahan pangan untuk MBG justru didatangkan dari luar daerah.

“Kalau ayam atau daging beku semua didatangkan dari luar, kita kehilangan peluang. Mestinya kita pelihara sendiri, buka lapangan kerja, uang berputar di daerah kita sendiri,” tegasnya.

Optimisme tersebut tercermin dari geliat peternakan lokal. Salah satunya usaha milik Bambang Pemana yang saat ini memelihara 2.300 ekor ayam potong jenis 707, varian terbaru dengan pertumbuhan dominan pada otot kaki dan dada.

Menurut Bambang, ayam tersebut ditargetkan bisa dipanen pada hari ke-30 dengan bobot rata-rata 1,6 hingga 2 kilogram per ekor. Harga jual ayam hidup saat ini berada di kisaran Rp30.000 per kilogram.

“Pasar lokal masih sangat baik. Pembeli sudah siap saat masa panen tiba. Waktu Natal kemarin, kebutuhan tinggi sekali, bahkan stok habis sebelum tahun baru,” ujarnya.

Meski belum memasok untuk program MBG karena permintaan lokal masih besar, Bambang menyatakan pihaknya membidik peluang tersebut ke depan. Jika pasar MBG terbuka dan terintegrasi dengan peternak lokal, maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Di akhir wawancara, Marthen menegaskan bahwa penyelesaian persoalan PPPK harus ditempuh melalui kebijakan yang berorientasi pada solusi, bukan sekadar penghentian hubungan kerja.

“Kita tidak ingin ada pemutusan kerja begitu saja. Pemerintah harus ambil langkah yang bijak dan berpihak pada masyarakat. Intinya, bagaimana ekonomi tetap berjalan dan rakyat tetap bekerja,” pungkasnya.

Di tengah dinamika kebijakan nasional dan daerah, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu menciptakan efek berganda bagi ekonomi rakyat. Jika peluang seperti MBG, hilirisasi, dan penguatan sektor riil dimanfaatkan optimal, kekhawatiran akan lonjakan pengangguran dapat ditekan dan bahkan berbalik menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah.(jrg)

Komentar Anda?

Post navigation

Previous post Di Tengah Efisiensi Fiskal, Bupati Rote Ndao Prioritaskan Infrastruktur Lewat Pinjaman Daerah

Next post Jasa Raharja Hadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2026

Maknai Semangat Iduladha 1447 H, Jasa Raharja Salutkan Paket Daging Kurban

Idul Adha 1447 H : Masjid Nurul Ittihad Polres Alor Sembelih 6 Ekor Sapi Kurban

Rawat Semangat Persaudaraan, Viktor Laiskodat Berbagi Hewan Kurban untuk Umat Muslim di Kupang

Didukung SIAP SIAGA, 10 Kecamatan di Kupang Raih Status KENCANA Pratama

FKIP Undana Gelar Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa, Anti Plagiarisme, Anti Narkoba, Anti Kekerasan dan Anti Perundungan

Rektor Unwar Terima SK Prodi S1 Fisioterapi, Penmaru Resmi Dibuka