Mendagri Paparkan Dukungan Anggaran untuk Program Prioritas Nasional 2027
Warta News Day - KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Tito saat memaparkan berbagai program kerja strategis Kemendagri tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional, Kemendagri akan berperan dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di berbagai sektor pembangunan.
Program tersebut mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan program kesehatan, termasuk pemberantasan tuberkulosis.
Selain itu, Kemendagri juga akan menjalankan sejumlah program yang bersifat wajib, seperti seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.
Jakarta Pamer Capaian dan Tawarkan Peluang di Hadapan Pemimpin Kota Dunia, Banyak ”PR” Menanti
Artikel Kompas.id
“Kemudian melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan standar pelayanan minimal untuk pemerintah daerah (pemda), pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Optimalisasi pembinaan dan pengawasan
Lebih lanjut, Tito menegaskan, Kemendagri akan terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemda untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kemendagri juga akan mendorong penyelesaian batas wilayah dan batas desa, serta meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Di sisi lain, Tito juga menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional.
Menurutnya, data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah akan betul-betul memperkuat atau menerapkan government technology, e-government untuk layanan publik terintegrasi," terang Tito.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp4,65 triliun.
Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan pada 2027.
Oleh karena itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,27 triliun. Jumlah ini termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri pada 2027 adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP,” jelas Tito.
Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
Forum itu juga dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
