KP2SPT Dorong Konsolidasi Pemekaran DOB Sumut untuk Agenda Nasional

Warta News Day - Medan – Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT), Muslim Simbolon, mengajak seluruh panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sumatera Utara untuk bersatu dan menyusun langkah bersama menuju pemerintah pusat.

Ia memastikan akan mengundang panitia pemekaran dari sejumlah wilayah, seperti Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur, guna membangun konsolidasi kolektif.

“Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat, kita harus satu barisan,” kata Muslim, di Medan, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, konsolidasi diperlukan karena moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Karena itu, strategi utama adalah mendorong seluruh usulan DOB dari Sumatera Utara masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya penataan wilayah.

“Target kita jelas, masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang pencabutan moratorium,” ujarnya.

Muslim mengaku telah menangkap sinyal positif dari pemerintah pusat. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur disebut mendapat respons baik.

Salah satu indikator yang menguatkan adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang mencapai 7,2 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,4 persen.

“Kalau di atas rata-rata nasional, artinya secara ekonomi layak,” katanya.

Ia juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri.

Namun, Muslim menegaskan bahwa kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik tetap menjadi penentu utama keberhasilan pemekaran.

“Bukan lagi soal Sumatera Pantai Timur, Tapanuli, atau Nias. Ini soal bagaimana Sumatera Utara bicara satu suara di hadapan pemerintah pusat,” tegasnya.

Saat ini, empat calon DOB—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—telah masuk dalam usulan ke Jakarta. Namun tanpa konsolidasi, peluang realisasinya dinilai kecil.

Selain itu, KP2SPT juga membuka peluang dialog dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menyamakan arah kebijakan daerah terkait pemekaran.

Muslim menilai pemekaran sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.

“Penataan wilayah adalah kunci, dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran,” katanya.