Kerangka Etika AI Nasional Ditetapkan untuk Pengembangan Teknologi yang Bertanggung Jawab
Warta News Day - Menangani tantangan dan meningkatkan posisi nasional.
Surat Edaran 05/2026/TT-BKHCN menetapkan kerangka kerja etika untuk kecerdasan buatan guna memandu penelitian, pengembangan, penyediaan, penerapan, dan penggunaan sistem kecerdasan buatan.
Surat Edaran ini berlaku untuk lembaga manajemen negara, organisasi, dan individu yang bertindak sebagai pengembang, pemasok, pelaksana, atau pengguna sistem kecerdasan buatan yang melayani manajemen negara atau menyediakan layanan publik.
Kerangka kerja etika AI nasional didefinisikan sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan standar yang harus diterapkan di seluruh siklus hidup sistem AI, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga penyediaan, penerapan, dan penggunaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan publik, dan pembangunan berkelanjutan masyarakat.
Hal ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan guna mendorong pengembangan AI secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Kerangka kerja etika ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala setiap tiga tahun atau setiap kali terjadi perubahan besar dalam teknologi, hukum, dan praktik manajemen.
Kerangka Etika AI menetapkan empat prinsip sebagai dasar yang harus diikuti oleh organisasi dan individu.
Menurut Institute for Policy and Development Studies (IPS), pengembangan kerangka kerja etika untuk AI sedang dilakukan dalam konteks serangkaian tantangan baru yang muncul dari teknologi ini, seperti deepfake (teknologi AI yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk membuat audio, gambar, atau video palsu yang tampak persis seperti orang sungguhan) dan disinformasi, bias dan diskriminasi, pelanggaran privasi data, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta risiko terhadap keamanan dan kehidupan sosial.
Kerangka kerja etika yang komprehensif mencakup seluruh siklus hidup sistem AI, sekaligus mendefinisikan dengan jelas tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem tersebut. Kerangka kerja ini juga menyediakan dasar untuk memperbarui prinsip-prinsip agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat.
Mungkin Anda juga suka
Kesan dari Upacara Wisuda Universitas VinUni Pada pagi hari tanggal 27 Juni, Universitas VinUni menyelenggarakan Upacara Wisuda 2026, menganugerahkan gelar kepada 200 lulusan di tiga bidang: Bisnis; Teknik dan Ilmu Komputer; dan Ilmu Kesehatan.
Perhatikan 4 poin "wajib baca" berikut dari Undang-Undang Kecerdasan Buatan yang akan datang. (NLĐO) - Beberapa peraturan patut diperhatikan, seperti mewajibkan pelabelan dan peringatan untuk konten yang dihasilkan AI, mendefinisikan secara jelas perilaku yang dilarang, dan membahas pertanggungjawaban, dll.
Kerajaan ini, pengekspor beras terbesar ketiga di dunia, sedang menerapkan rencana digital untuk memberdayakan para petani. Kerajaan Thailand, pengekspor beras terbesar ketiga di dunia, sedang merencanakan program pelatihan kecerdasan buatan (AI) besar-besaran untuk para petani. Rencana ini mencakup program pelatihan keterampilan bisnis online dan AI gratis untuk petani dan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pertanian di Thailand, yang menyediakan pelatihan tatap muka dan online gratis kepada setidaknya 2.000 petani dan UKM.
Kerangka kerja etika AI nasional sedang dikembangkan agar kompatibel dengan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), dan Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (EU AI Act). Hal ini tidak hanya memfasilitasi partisipasi bisnis Vietnam dalam rantai pasokan AI global, tetapi juga berkontribusi untuk menarik investasi asing dan meningkatkan posisi Vietnam di forum tata kelola AI internasional.
Dari perspektif bisnis, kebutuhan akan kerangka acuan terpadu semakin jelas terlihat. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa sistem tata kelola AI yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagi bisnis Vietnam, etika AI bukan hanya persyaratan kepatuhan tetapi juga "perisai" yang melindungi reputasi merek dan aset dalam jangka panjang.
Kerangka etika AI nasional menetapkan empat prinsip mendasar yang harus diikuti oleh organisasi dan individu.
Pertama, memastikan keamanan, keandalan, dan tidak membahayakan manusia, termasuk nyawa, kesehatan, kehormatan, dan kesejahteraan mental mereka. Hal ini memerlukan pembentukan mekanisme pemantauan dan intervensi manusia yang sesuai dengan tingkat dampak sistem AI.
Kedua, menghormati hak asasi manusia dan hak-hak sipil, memastikan keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi di seluruh proses pengembangan dan pemanfaatan AI.
Ketiga, untuk mempromosikan kebahagiaan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan masyarakat.
Keempat, mendorong inovasi yang disertai dengan tanggung jawab sosial dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan AI.
Perusahaan secara proaktif mematuhi peraturan untuk mengurangi risiko.
Menurut para ahli IPS, kerangka etika AI memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, termasuk pengembang, vendor, pelaksana, pengguna, dan lembaga pemerintah.
Amerika Serikat - Vietnam: Jangan lewatkan
Vietnam mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memperluas investasi di bidang teknologi tinggi. Pada pagi hari tanggal 26 Juni, di Markas Besar Pemerintah, Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung menerima Bapak Jeff Place, Direktur Rantai Pasokan Coherent Group (AS). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri menegaskan bahwa Vietnam mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memperluas investasi, terutama di industri teknologi tinggi, inovasi, dan semikonduktor.
Mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memperluas investasi di sektor teknologi tinggi. Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung mengatakan bahwa Vietnam menyambut baik perusahaan-perusahaan AS untuk terus memperluas operasinya di Vietnam, terutama di industri teknologi tinggi dan sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi.
Vietnam dan Amerika Serikat memperkuat kerja sama dalam mengatasi dampak perang. VTV.vn - Pada tanggal 22 Juni, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS Hung Cao.
Berdasarkan hal ini, lembaga, organisasi, dan bisnis dapat mengembangkan peraturan internal dan pedoman terperinci tentang pengembangan dan penggunaan AI yang etis. Secara khusus, untuk proses otomatis yang secara langsung berdampak pada hak asasi manusia, seperti perekrutan, persetujuan kredit, perawatan kesehatan, atau layanan publik, mekanisme intervensi manual dari personel yang berwenang sangat diperlukan.
Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap sistem AI yang beroperasi sangat penting untuk mendeteksi risiko yang muncul sejak dini, terutama dalam konteks lingkungan data dan aplikasi yang terus berubah.
Memahami dan mematuhi kerangka etika AI secara proaktif tidak hanya membantu organisasi dan bisnis meminimalkan risiko hukum dan reputasi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan teknologi yang bertanggung jawab secara sosial. Di era AI, penerapan prinsip-prinsip etika secara proaktif akan menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi bisnis di Vietnam.
Nguyet Minh
Sumber: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/khung-dao-duc-ai-quoc-gia-dinh-huong-phat-trien-cong-nghe-co-trach-nhiem/20260409081010239
