Keluarga Juhasan Anto Suseno Tempuh Jalur Hukum Usai Penggeledahan Diduga Melanggar Etika
Warta News Day - BEKASISATU, KOTA BEKASI – Proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi di kediaman Kabid Pasar Disperindag Kota Bekasi Juhasan Anto Suseno terkait pengembangan kasus dugaan pungli MCK Pasar Bantargebang, berbuntut panjang. Pihak keluarga berencana menempuh jalur hukum atas dugaan langgar kode etik dan pelecehan verbal yang dilakukan oleh oknum penyidik.
Kejadian tersebut berlangsung saat tim gabungan Kejari dan kepolisian menggeledah rumah Juhasan yang berlokasi di Jalan Cibitung Seberang, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.
Sri Murni, istri dari Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi tersebut, mengaku sangat terusik. Ia menyebut penyidik melontarkan pertanyaan yang menyentuh ranah privasinya saat memeriksa kamar tidur.
“Petugas menanyakan, ‘Ibu istrinya kan? Masih tidur bareng kan?’. Ini kan masalah pekerjaan beliau, tidak bersangkutan dengan hal pribadi sampai harus bertanya seperti itu,” ungkap Sri Murni kepada awak media, Jumat (03/07/26).
Selain dugaan kekerasan seksual secara verbal, tim kuasa hukum Sri Murni juga menyoroti adanya maladministrasi dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tersebut.
Kuasa Hukum Sri Murni, Bambang Sunaryo, menegaskan bahwa pada prinsipnya penggeledahan oleh negara adalah hal yang sah secara konstitusi. Namun, praktiknya di lapangan dinilai melanggar hak asasi kliennya karena petugas tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan dan tidak mengizinkan adanya pendampingan hukum.
“Pelaksanaan penggeledahan itu ada hal-hal yang menurut kami cacat prosedur dan cacat hukum. Di antaranya adalah terjadi dugaan pelanggaran terhadap tuan rumah, yakni Ibu Sri Murni, tentang tindak pidana kekerasan seksual secara verbal,” tegas Bambang Sunaryo.
Bambang menambahkan, surat perintah penggeledahan adalah hak konstitusi warga negara yang wajib diperlihatkan agar tindakan instansi hukum tidak terkesan sewenang-wenang dan taat pada undang-undang.
“Harusnya lembaga instansi menyampaikan terlebih dulu terhadap upaya yang akan mereka lakukan. Jangan sampai timbul kesan merugikan masyarakat yang sedang mencari keadilan,” tambahnya.
Atas dasar rentetan dugaan pelanggaran tersebut, tim kuasa hukum tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi untuk meminta pertanggungjawaban aparat.
“Tentu kami akan menempuh upaya hukum, baik itu nanti melapor ke kepolisian, maupun mengadukan hal ini kepada Komisi III DPR RI, karena ini berkaitan langsung dengan etika aparat penegak hukum,” pungkas Bambang.
Tag: Bekasi dugaan pelecehan verbal Juhasan Anto Suseno Kejari Kota Bekasi Kota Bekasi penggeledahan
Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti Bekasi Disorot Kejagung
Pos Terkait
Headline
SPMB Tahap II Kota Bekasi Dimulai, Disdik Jamin Kelancaran Server
Headline
Tarif Dasar Anjlok, Ojol Kota Bekasi Tolak Skema 8 Persen Aplikator
Headline
Krisis TPP Kota Bekasi 2026: PPPK Dipotong, Pejabat Eselon Aman
Headline
Alasan Mengapa JPO Stasiun Bekasi Batal Rampung Juni
Headline
BAZNAS Kota Bekasi Akui Soal PHK Pegawai, Klaim Sesuai Aturan
Headline
106 RW Kota Bekasi Cairkan Dana Rp100 Juta, Cek Wilayahmu?
