Esti Wijayati Dorong Perhatian pada Perguruan Tinggi Swasta dalam Kebijakan Pendidikan Nasional
Warta News Day - BANTUL, VIVA Jogja – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayati, menegaskan pentingnya suara perguruan tinggi swasta (PTS) masuk dalam agenda kebijakan nasional. Hal itu disampaikan saat ia hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama pimpinan PTS se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (06/07/2026), di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 UMY.
Esti menilai forum yang diinisiasi UMY menjadi ruang strategis bagi DPR untuk memperoleh masukan langsung dari perguruan tinggi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi bekal penting dalam pembahasan kebijakan bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. “Yang penting adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada Menteri. Selain surat resmi sebagai bentuk komitmen bersama, forum ini juga menjadi ruang untuk mengumpulkan poin-poin penting yang nanti bisa kami perjuangkan,” ujarnya.
Dalam paparannya mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Esti menjelaskan bahwa sebagian besar program prioritas nasional di bidang pendidikan masih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Garuda, serta peningkatan kesejahteraan guru menjadi perhatian utama. Sementara itu, pendidikan tinggi, khususnya PTS, dinilai belum mendapat perhatian yang memadai. “Saya mohon maaf, ternyata belum banyak sentuhan untuk perguruan tinggi, kecuali beberapa program yang sangat terbatas. Padahal, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Esti memaparkan bahwa arah pengembangan pendidikan tinggi saat ini lebih banyak difokuskan pada program Sekolah Garuda, Garuda Transformasi, dan Medical University. Namun, berbagai kebutuhan penguatan perguruan tinggi swasta belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada PTS agar keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia dapat terjamin.
Selain membahas arah kebijakan, Esti juga mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk mengevaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa. Salah satu perhatian utama adalah memastikan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di PTS. “Kami sudah menyampaikan kepada kementerian agar mekanisme SPMB tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Jalur mandiri perlu memiliki kepastian waktu sehingga PTS juga memperoleh ruang yang adil,” jelasnya.
