DPP GMNI 2025–2028 Resmi Dilantik, Komitmen pada Pembangunan Berkeadilan
Warta News Day - LIDIK.ID, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12). Pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk memperkuat peran ideologis dan kritis dalam mengawal arah pembangunan nasional. Kamis, (18/12/2025).
Kepengurusan baru GMNI menegaskan komitmen mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta selaras dengan amanat konstitusi.
Di tengah meningkatnya persoalan ketimpangan ekonomi dan bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, peran organisasi mahasiswa dinilai strategis sebagai mitra kritis negara. GMNI memosisikan diri tidak hanya sebagai kekuatan moral, tetapi juga sebagai aktor intelektual dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Ketua Umum DPP GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menilai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, menjadi refleksi penting atas lemahnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam praktik pembangunan nasional.
“GMNI memandang Pasal 33 UUD 1945 sebagai kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi hijau harus terus didorong,” ujar Risyad.
Ia menegaskan, berbagai bencana alam yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang kurang mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial.
Menurut Risyad, percepatan pembangunan ekonomi hijau perlu dilakukan dengan pendekatan ekologi politik agar relasi antara negara, modal, dan lingkungan dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.
“Bencana di sejumlah wilayah Sumatera menjadi refleksi penting perlunya percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik,” katanya.
Dalam konteks ini, GMNI menyatakan siap berkontribusi secara konstruktif sebagai mitra strategis pemerintah, baik melalui dialog kebijakan, kajian akademik, maupun partisipasi aktif kader di berbagai sektor.
Risyad menegaskan GMNI tidak hanya akan berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan negara.
“Apabila terdapat kebijakan yang menjauh dari asas kekeluargaan atau belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik konstruktif, serta alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan,” ujarnya.
Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP GMNI periode 2025–2028, dengan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal.
Kepengurusan baru GMNI menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai Marhaenisme.
“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta setia pada cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial,” pungkas Risyad.***
